TIMES JAKARTA, JAKARTA – Di tengah dinamika ekonomi global yang makin menekan komunitas lokal, Indonesia menempuh jalan strategis: memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat melalui koperasi desa. 

Lewat inisiatif Koperasi Merah Putih yang ditargetkan hadir di 80.000 desa dan kelurahan, pemerintah menegaskan bahwa kemandirian ekonomi tak harus dibangun dari atas, tetapi bisa bertumbuh dari bawah.

Langkah ini diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di bawah kepemimpinan Yandri Susanto, sebagai bentuk koreksi terhadap model pembangunan yang selama ini terlalu sentralistik. 

Di saat banyak kebijakan ekonomi nasional cenderung terpusat pada kota besar dan pelaku usaha besar, Koperasi Merah Putih memulihkan hak-hak desa untuk mengelola kekayaan dan produksinya secara kolektif.

Bukan Eksperimen Lokal

Pembangunan ekonomi berbasis komunitas bukan hal baru, dan Indonesia tidak berjalan sendirian. Tiongkok sejak 2017 meluncurkan program revitalisasi desa yang mendorong koperasi pertanian, logistik desa, dan digitalisasi UMKM lokal. 

India mengembangkan jaringan Self Help Groups (SHG) yang kini mencakup lebih dari 100 juta perempuan pedesaan. Bahkan Kolombia dan Brasil memajukan model solidarity economy sebagai kerangka alternatif terhadap neoliberalisme.

Yang membedakan Indonesia adalah skala dan pendekatannya. Alih-alih sekadar pelatihan atau skema pembiayaan, program Koperasi Merah Putih dirancang sebagai lembaga permanen yang terintegrasi dengan pembangunan desa, badan usaha milik desa (BUMDes), serta transformasi digital ekonomi rakyat. Model ini memberi ruang demokrasi ekonomi yang lebih luas sekaligus memperkuat struktur sosial desa.

Menjawab Agenda Pembangunan Global

Program ini juga sejalan dengan beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pertama, SDG 1: Tanpa Kemiskinan, karena koperasi memberikan akses permodalan dan pasar yang lebih adil bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM desa. 

Kedua, SDG 5: Kesetaraan Gender, sebab banyak koperasi dirancang inklusif dan melibatkan perempuan sebagai pengurus dan pemegang saham kolektif. 

Ketiga, SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, karena koperasi mendorong wirausaha produktif, penciptaan lapangan kerja lokal, dan distribusi nilai tambah yang lebih merata. 

Keempat, SDG 11: Permukiman yang Berkelanjutan, sebab koperasi memperkuat keberdayaan lokal dan ketahanan komunitas terhadap tekanan eksternal, seperti urbanisasi dan krisis pangan.

Dengan skema koperasi, desa tidak hanya menjadi penerima program, tetapi pengelola masa depannya sendiri. Warga desa bukan sekadar tenaga kerja murah, tapi produsen pengetahuan lokal, pengelola distribusi, dan pemilik modal kolektif.

Kepemimpinan dan Arah Kebijakan

Di tengah tantangan birokrasi dan ketimpangan struktur ekonomi, keberanian Menteri Yandri Susanto untuk mendorong program skala nasional berbasis koperasi perlu diapresiasi. 

Alih-alih mengandalkan pendekatan karitatif, program ini membangun ekosistem kelembagaan yang memungkinkan keberlanjutan ekonomi desa dalam jangka panjang.

Apalagi Kemendes PDTT juga telah mendorong reformasi tata kelola dana desa, digitalisasi pelayanan publik desa, hingga kemitraan multipihak dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil. Koperasi Merah Putih akan menjadi simpul penting dari semua ekosistem itu.

Membangun dari yang Terdekat

Pembangunan ekonomi yang adil dan tahan krisis tidak bisa hanya bertumpu pada investasi besar dan infrastruktur keras. Ia memerlukan infrastruktur sosial: kepercayaan, solidaritas, dan kepemilikan kolektif. Koperasi adalah salah satu bentuk nyatanya.

Jika koperasi berjalan baik, maka saat Indonesia genap 80 tahun merdeka, kita akan menyaksikan desa-desa yang tak lagi ditinggalkan, melainkan dipulihkan dan dimajukan sebagai simpul ekonomi bangsa. (*)

***

*) Oleh : Raden Siska Marini, Aktivis Pengarustamaan Gender dan Pembangunan Pedesaan.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.