TIMES JAKARTA, JAKARTA – Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) sebagai momen penting untuk merefleksikan kembali semangat persatuan dan kemandirian yang menjadi fondasi berdirinya negeri ini. 

Peringatan ini bukan hanya seremonial, melainkan pengingat akan perjuangan kolektif bangsa dalam membangun masa depan yang lebih baik. Pada tahun 2025, peringatan Harkitnas ke-117 menjadi kesempatan istimewa untuk melihat bagaimana nilai-nilai kebangkitan itu diwujudkan dalam berbagai sektor kehidupan.

Salah satu sektor yang menunjukkan kebangkitan nyata adalah pertanian, sektor yang menjadi nadi kehidupan rakyat. Di tengah tantangan global seperti gejolak ekonomi, perubahan iklim, dan ancaman krisis pangan, Indonesia justru mencatatkan kemajuan signifikan. 

Pertumbuhan sektor pertanian mencapai 10,52% secara year-on-year pada Triwulan I-2025, yang merupakan capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Capaian ini mencerminkan ketahanan dan daya saing sektor pertanian nasional yang semakin menguat berkat kerja keras para petani, inovasi teknologi, serta dukungan kebijakan pemerintah.

Angka pertumbuhan ini bukan sekadar statistik yang membanggakan, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan para petani sebagai ujung tombak peradaban. Mereka bukan hanya menghasilkan pangan bagi negeri, tetapi juga menjaga kedaulatan bangsa dalam menghadapi tantangan global. 

Melalui semangat kebangkitan nasional, sektor pertanian kini menjadi tumpuan harapan baru, untuk mendorong Indonesia menuju kemandirian dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan. Harkitnas tahun ini pun menjadi penegas bahwa kebangkitan sejati adalah ketika rakyat diberdayakan dan mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Dari Krisis ke Surplus

Pada periode tahun 2023–2024, dunia menghadapi dampak serius dari fenomena El Niño yang menyebabkan kekeringan panjang di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Dampaknya terasa nyata pada sektor pertanian, terutama produksi padi nasional yang anjlok hingga 8%. 

Kondisi ini memicu kekhawatiran akan ketergantungan pada impor beras dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Namun, tahun 2025 menjadi titik balik yang menggembirakan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan signifikan pada Triwulan I-2025: produksi padi meningkat 51,45% dan jagung naik 39,02% secara tahunan (year-on-year). 

Cadangan beras pemerintah pun mencapai rekor 3,7 juta ton pada Mei 2025, dimana jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional selama enam bulan ke depan. Bahkan, pemerintah mulai menjajaki peluang ekspor ke negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Filipina, sebuah langkah strategis menuju ketahanan dan kedaulatan pangan regional.

Keberhasilan ini bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan buah dari transformasi mendalam yang telah dijalankan pemerintah sejak tahun 2020 melalui berbagai reformasi struktural. Perbaikan jaringan irigasi, penyaluran pupuk yang lebih tepat sasaran, serta penguatan kelembagaan petani menjadi pilar utama perubahan tersebut. 

Salah satu terobosan penting adalah penerapan sistem subsidi pupuk berbasis data e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), yang mencakup 72% petani kecil. Dengan sistem ini, bantuan pertanian lebih tepat sasaran dan transparan, mengurangi potensi penyalahgunaan serta meningkatkan efisiensi produksi.

Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung pertanian turut memainkan peran krusial dalam menciptakan ketahanan pangan. Sebanyak 1.250 embung atau waduk kecil dibangun di lahan kritis seperti Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Infrastruktur ini berhasil mengubah sekitar 450.000 hektar lahan kurang produktif menjadi area tanam padi produktif yang bisa diolah sepanjang tahun. 

Dampaknya bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperluas cakupan wilayah pertanian yang sebelumnya terpinggirkan. Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia tidak hanya berhasil keluar dari krisis, tetapi juga membuktikan bahwa kedaulatan pangan adalah visi yang bisa diwujudkan melalui kerja keras, perencanaan jangka panjang, dan kolaborasi antarpihak.

Petani Kecil di Garda Depan

Kunci utama kebangkitan sektor pertanian Indonesia terletak pada penguatan kelembagaan petani yang dijalankan secara sistematis dan terukur. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merespons tantangan ini dengan meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi aktif di seluruh desa di Indonesia. 

Sejak Mei 2025, hingga 3-4 bulan kedepan, pemerintah merencanakan 65% desa telah memiliki koperasi yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti gudang penyimpanan dan cold storage. Selain itu, melalui KDMP, petani kini memiliki akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah sebesar 3% serta pelatihan teknologi pertanian berbasis aplikasi digital.

Program ini sekaligus menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan yang pernah digagas Bung Hatta, yang menegaskan bahwa “koperasi adalah soko guru ekonomi Indonesia.” Hal ini mencerminkan transformasi struktural yang menjadikan petani bukan lagi sekadar objek pasar, tetapi subjek yang memiliki kendali atas harga dan distribusi hasil pertaniannya.

Dengan semakin kuatnya posisi tawar petani melalui kelembagaan koperasi, ketahanan pangan nasional tidak hanya semakin kokoh, tetapi juga lebih adil dan berkelanjutan. Koperasi tak lagi sekadar wadah administrasi, melainkan motor penggerak ekonomi desa yang mengintegrasikan produksi, pembiayaan, distribusi, hingga teknologi. 

Dari Swasembada ke Ekspor

Kebangkitan pertanian Indonesia tak hanya dirasakan di dalam negeri. Ekspor komoditas pertanian pada 2025 diproyeksikan tumbuh 12%, didorong oleh permintaan buah tropis (durian, manggis) dan komoditas unggulan seperti kopi, kakao, dan minyak sawit berkelanjutan. Bahkan, untuk pertama kalinya sejak era 1980-an, Indonesia pada tahun 2025 ini dicanangkan mulai mengekspor beras  ke negara-negara tetangga, Timur Tengah dan Afrika.

Meski patut diapresiasi, perubahan iklim tetap menjadi ancaman nyata. Badan Meteorologi (BMKG) memprediksi La Nina moderat akan melanda Indonesia pada tahun 2025, berpotensi membanjiri sentra produksi padi di wilayah produksi Jawa dan Sumatera.

Selain itu, masalah dalam regenerasi petani dimana 60% petani Indonesia berusia di atas 45 tahun. Di sinilah peran agritech dan pendidikan vokasi menjadi krusial. 

Kebangkitan Nasional 1908 dimotori oleh kaum terpelajar yang mendobrak mentalitas kolonial. Kini, 117 tahun kemudian, semangat itu hidup dalam jerih payah petani, yang merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang mengubah cangkul dan biji-bijian menjadi senjata melawan kelaparan dan ketergantungan impor.

Pertanian Indonesia sedang menulis babak baru, dari sektor yang kerap termarginalkan menjadi penopang ekonomi dan kebanggaan nasional. Namun, jalan menuju kedaulatan pangan berkelanjutan masih panjang. 

Butuh konsistensi kebijakan, inovasi tanpa henti, dan yang terpenting, keberpihakan nyata pada petani kecil. Seperti yang pernah disampaikan Bapak Bangsa, Mohammad Natsir, “Bangunlah ekonomi dari bawah, dari rakyat sendiri, bukan dari menunggu kemurahan di atas”. (*)

***

*) Oleh : Kuntoro Boga Andri, Kepala Pusat BRMP Perkebunan, Kementerian Pertanian.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.