TIMES JAKARTA, JAKARTA – Setiap tanggal 1 Oktober, Pancasila sebagai dasar negara tidak cukup jika hanya dijadikan sebagai refleksi belaka. Melainkan momentum terkait sejauh mana eksistensi bangsa diuji mengikuti dinamika perubahan zaman yang kian berbelit. 

Pancasila hadir sebagai fondasi nasionalisme dalam kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Ini menjadi doktrin yang dibingkai utuh dalam solidaritas Bhineka Tunggal Ika. “Kita ada karena perbedaan”, begitulah kata Gus Dur dalam memberikan pemahaman mengenai konteks nasionalisme. 

Polarisasi politik semakin nyata di depan mata. Perubahan global dan dinamika domestik kembali menguji nilai-nilai Pancasila. 

Fenomena ini tidak hanya berbicara tentang pandangan politik namun menyentuh aspek ketahanan nasional yang meliputi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM). 

Lantas apakah Pancasila masih sakti sebagai benteng persatuan? Atau justru hanya dijadikan simbol penenang di era ancaman persatuan?

Akibat polarisasi politik, masyarakat terkadang terfragmentasi karena pandangan yang berbeda-beda. Pancasila bisa dipandang sebagai etika politik yang dirancang untuk mengakomodir perbedaan kedalam bingkai persatuan. 

Pancasila hadir sebagai solusi dalam kehidupan bernegara. Namun di era hibrida saat ini, ancaman polarisasi politik menyelinap malalui layar ponsel, menebarkan kebohongan, kebencian, kemudian berpura-pura menjadi kebenaran.

Dari sini kesaktian Pancasila akan diuji, mulai dari peluru informasi, algoritma media sosial, hingga mulut mulut politik yang gembor menebarkan kobaran kebohongan. 

Di tengah situasi seperti ini, seharusnya Pancasila hadir sebagai benteng yang lentur dan kokoh. Lentur dalam artian dapat menampung perbedaan, kokoh dalam artian tidak terpengaruh dengan cobaan ideologi yang menyengsarakan. 

Di tengah era digital saat ini, media sosial mendominasi dalam memberikan informasi pertikaian dibanding sebagai ruang partisipasi yang produktif. Jika penggunaan media sosial tidak dikelola dengan baik maka akan mengulang kembali tragedi etnis yang disintegrasi. 

Dalam jangka panjang jika ini terus menerus terjadi akan memperlemah energi kolektif bangsa yang sudah terbangun. Awalnya sibuk untuk membangun malah justru sibuk dengan pertikaian karena memudarnya semangat persatuan nasionalisme.

Di lain hal, polarisasi terkadang menjadi alat peliharaan karena dianggap mudah dikontrol. Melalu cap dan stigma polarisasi hibrida menjadi licin tak terkendali. 

Berbeda dianggap sebagai musuh, mengkritik dianggap anti terhadap Pancasila, sehingga terkadang dijadikan sebagai tameng bagi segelintir orang. Dampak paling berbahaya dari polarisasi politik hibrida ini adalah hancurnya kepercayaan, sementara keadilan sosial makin terasa jauh.

Maka dari itu, Pancasila harus dihidupi dengan sikap. Sikap yang berani untuk menolak dan melawan polarisasi politik, sampai dengan ketidakadilan. Sehingga setiap hari kesaktian Pancasila menjadi energi baru untuk menjaga republik ini agar berdiri kokoh sesuai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kita berdiri.

***

*) Oleh : Muh. Asdar Prabowo, Mahasiswa Magister Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.