TIMES JAKARTA, JAKARTA – Biadab! Adalah diksi yang sangat layak dan tepat untuk menggambarkan tragedi yang menimpa (alm) Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas mengenaskan di tengah kericuhan demo DPR RI pada Kamis (28/8/2025). 

Bayangkan, seorang rakyat kecil yang kesehariannya menggantungkan hidup pada roda motor dan aplikasi, dipaksa menemui ajal bukan karena takdir alamiah, melainkan karena dilindas mobil Barracuda Brimob yang seyogyanya dipakai menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Kronologi kejadian ini jelas bukan sekadar “musibah” atau “kecelakaan biasa”, melainkan ada unsur kesengajaan. Afan disebut sedang berusaha menyeberang di tengah kericuhan, lalu terpeleset. Pada saat itulah, mobil Barracuda Brimob yang melaju kencang di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, justru tidak berhenti. Tubuh Afan pun dilindas secara sadis. 

Yang lebih menyakitkan, bukannya berhenti atau mundur untuk memberi pertolongan, mobil tersebut malah terus melaju. Dalih yang kemudian beredar adalah karena massa bergerak mendekat kearah mobil barracuda sehingga mobil memilih terus maju alias “mau tidak mau.” Apakah nyawa manusia sebegitu murahnya sehingga bisa begitu saja diabaikan hanya karena alasan “mau tidak mau”?

Di titik inilah kita harus bicara lebih serius lagi. Tidak ada hal apapun yang lebih penting di muka bumi ini jika dibandingkan dengan nyawa manusia. Tidak ada jabatan, tidak ada kepentingan politik, tidak ada alasan prosedural yang bisa membenarkan perampasan nyawa. 

Apa pun ceritanya, tindakan itu tetaplah sebuah pelanggaran HAM yang paling mendasar. Hak hidup adalah hak absolut yang tidak bisa dinegosiasikan. Dan ketika aparat negara berani melindas nyawa rakyat, itu berarti negara sedang mengkhianati kontrak sosialnya sendiri. 

Seperti yang pernah diingatkan Mahbub Djunaidi: “Tanamkan ke kepala anak-anakmu bahwa hak asasi itu sama pentingnya dengan sepiring nasi.” Kalimat ini kini terasa begitu relevan, karena apa arti pembangunan, demokrasi, bahkan negara itu sendiri kalau hak paling dasar hak untuk hidup dipermainkan seenaknya?

Polri dan Wajah Biadab Kekuasaan

Mari kita berhenti sebentar untuk merenung: apakah anggota Polri masih tahu apa tugasnya? Konon, Polri lahir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Tapi bukankah setiap hari kita justru melihat kebalikannya? 

Kekerasan demi kekerasan, pelanggaran demi pelanggaran, hingga kematian demi kematian terus berulang. Alih-alih melindungi masyarakat, Polri malah menakut-nakuti rakyat. Alih-alih mengayomi, mereka justru mengintimidasi. Dan alih-alih melayani, mereka sering tampil sebagai penjaga kepentingan para penguasa dan pemodal.

Kasus Afan Kurniawan hanyalah satu dari sekian banyak bukti betapa institusi ini semakin bobrok dan kehilangan arah. Dalam setiap kericuhan demo, kita sudah bisa menebak perlakuan apa kira-kira yang akan didapatkan: gas air mata akan ditembakkan, peluru karet atau tajam (baca: penembakan warga di Sorong) akan digunakan, dan korban akan berjatuhan. 

Seakan-akan Polri tidak punya kamus lain dalam menghadapi gelombang protes masyarakat selain dengan kekerasan. Pertanyaannya sederhana lagi: untuk apa rakyat membayar pajak, kalau hasilnya dipakai membeli senjata yang kemudian justru membunuh rakyat itu sendiri?

Dari tragedi ini pula kita dapat melihat betapa kuasa aparat sudah berubah menjadi senjata penyelewengan. Mobil Barracuda itu bukan sembarang kendaraan; ia adalah simbol kekuatan negara. Tapi apa gunanya simbol kalau justru dipakai untuk menggilas rakyat kecil? 

Itu artinya ada sesuatu yang sangat salah dalam cara pandang aparat terhadap rakyat. Mereka tidak lagi melihat rakyat sebagai manusia dengan martabat, melainkan sebagai “kerikil pengganggu” yang bisa disingkirkan dengan gampangnya.

Tindakan itu jelas amoral. Dalam norma sosial yang paling sederhana sekalipun, menabrak orang kemudian lari adalah perbuatan hina. Tapi yang kita lihat dalam tragedi ini lebih parah: bukan hanya tidak berhenti, mobil itu malah melanjutkan perjalanan dan seolah-olah tubuh manusia bisa diperlakukan sama seperti sampah di jalanan. 

Bukankah ini penghinaan terhadap martabat manusia? Dan kalau aparat sudah menganggap manusia sebagai sampah, maka sesungguhnya mereka sudah kehilangan hak moral untuk menyebut diri sebagai aparat penegak hukum.

Pelanggaran HAM yang Tak Bisa Dimaafkan

Mari kita buka kembali norma-norma dasar dalam hak asasi manusia: setiap orang berhak untuk hidup, dan hak itu tidak boleh dirampas siapa pun. Tindakan Brimob yang melindas Afan jelas masuk kategori pelanggaran HAM berat, karena dilakukan oleh aparat negara dalam situasi demonstrasi publik yang adalah kegiatan dilindungi undang-undang. Apakah kita akan membiarkannya sekadar ditangani dengan kata-kata manis “penyesalan” dan “permintaan maaf”? 

Tolong jangan bercanda Pak Kapolri! Permintaan maaf tidak akan bisa mengembalikan nyawa saudara Afan, tidak akan bisa menghapus rasa kehilangan keluarganya, dan menambal luka di hati para sahabat dan saudara.

Yang dibutuhkan adalah pertanggungjawaban nyata. Sopir Barracuda dan enam anggota brimob lainnya yang juga ada didalam Barracuda, komandan lapangan, bahkan kalau memang ada pihak yang memberi perintah harus diusut tuntas dan dihukum seberat-beratnya. 

Tidak ada alasan, tidak ada diskon hukuman. Kalau tidak, tragedi ini hanya akan menjadi catatan panjang dari daftar kebiadaban aparat yang terus berulang tanpa akhir. Maka disinilah pentingnya kita bicara tentang Polri secara keseluruhan. 

Bagaimana mungkin sebuah institusi yang selalu menggaungkan jargon “presisi” justru berkali-kali menunjukkan wajah kebrutalan? Apa gunanya program digitalisasi, modernisasi, dan segala macam jargon reformasi kalau pada praktiknya rakyat masih diperlakukan seperti musuh negara yang harus dibasmi?

Kinerja Polri belakangan semakin tidak jelas dan kehilangan arah. Alih-alih memperkuat kepercayaan publik, mereka justru menggerusnya. Alih-alih menegakkan hukum, mereka kerap terlihat melanggar hukum. Alih-alih jadi solusi, mereka malah jadi masalah. 

Kasus Afan ini harusnya menjadi alarm keras bahwa ada sesuatu yang busuk di dalam tubuh Polri. Dan kalau pembusukan itu tidak dibersihkan, jangan salahkan rakyat kalau kepercayaan terhadap Polri semakin menghilang.

Lagi-lagi, pengusutan kasus ini jangan sampai berhenti pada level sopir dan enam penumpang Barracuda saja. Telusuri siapa komandannya, siapa pemberi perintah, dan siapa yang membiarkan mobil itu tetap melaju. 

Semua harus diusut, semua harus dihukum. Kalau Polri serius ingin membuktikan dirinya masih punya integritas, inilah saatnya. Kalau tidak, permintaan maaf hanya akan dianggap sebagai omong kosong belaka. 

Kita tidak butuh lagi drama basa-basi dengan wajah menyesal di depan kamera. Kita butuh keadilan nyata. Dan keadilan itu hanya bisa terwujud jika ada hukuman setimpal. 

Hukuman yang bukan sekadar menenangkan publik sementara, tapi benar-benar mengembalikan rasa keadilan yang sudah dihancurkan oleh peristiwa biadab ini.

Dan sekali lagi, biarlah pesan Mahbub Djunaidi menggema lebih keras dari sebelumnya: “Tanamkan ke kepala anak-anakmu bahwa hak asasi itu sama pentingnya dengan sepiring nasi.” Sebab tanpa penghormatan pada hak asasi, negara ini hanya akan menjadi ladang kekerasan yang terus menumbalkan rakyat kecil. (*)

***

*) Oleh : Bagaskara Dwy Pamungkas, Tim Kaderisasi Nasional PB PMII.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.