JAKARTA – Tak ada partai yang benar-benar bersih dari aroma politik dinasti di Indonesia. Jika kita jujur membaca realitas politik hari ini, hampir semua partai besar maupun kecil pernah, sedang, atau akan melakukan praktik yang sama: menempatkan orang-orang “sedarah” dalam lingkaran kekuasaan. Ada yang terang-terangan, ada yang malu-malu, ada pula yang pura-pura tidak tahu. Tapi polanya mirip: kekuasaan diwariskan seperti harta keluarga.

Dalam demokrasi ideal, partai politik adalah mesin kaderisasi. Ia melahirkan pemimpin dari proses panjang: pendidikan politik, pembinaan, seleksi, dan kompetisi. Namun di Indonesia, partai sering kali berubah menjadi perusahaan keluarga. 

Kursi jabatan diperlakukan seperti kursi ruang tamu: kalau ayah duduk di sana, maka anaknya pasti disiapkan untuk menggantikannya. Kalau suami sudah menjadi kepala daerah, maka istri atau adiknya disiapkan sebagai penerus. Dan publik diminta menganggap itu sebagai hal biasa, seolah-olah kepemimpinan memang harus diturunkan lewat garis keturunan.

Politik dinasti bukan sekadar soal keluarga pejabat maju dalam pemilu. Itu hanya kulit luarnya. Inti persoalannya adalah ketika akses kekuasaan tidak lagi terbuka secara adil. Ketika seseorang lebih mudah menjadi calon legislatif, calon bupati, atau calon gubernur bukan karena kapasitasnya, tetapi karena ia “anak siapa” atau “menantu siapa”. 

Maka demokrasi perlahan kehilangan ruhnya. Pemilu tetap ada, baliho tetap ramai, kampanye tetap meriah, tetapi proses seleksi kepemimpinan sudah dipangkas menjadi urusan silsilah.

Lucunya, hampir semua partai memiliki narasi moral yang sama. Mereka suka berteriak tentang meritokrasi, tentang kader terbaik, tentang regenerasi. Tetapi di balik panggung, keputusan politik sering diatur oleh jaringan keluarga. 

Dalam rapat internal, kader yang puluhan tahun berjuang bisa kalah hanya karena ada “darah biru” yang baru masuk partai kemarin sore. Dan anehnya, kader lama disuruh ikhlas demi “kepentingan partai”. Seolah-olah loyalitas itu hanya berlaku untuk orang yang tidak punya hubungan keluarga dengan elit.

Inilah ironi demokrasi kita: partai politik berdiri atas nama rakyat, tapi sering dikelola seperti kerajaan kecil. Ketua umum atau elit partai punya kuasa menentukan siapa yang naik dan siapa yang tenggelam. Maka tidak mengherankan jika politik dinasti tumbuh subur. Ketika struktur partai tidak demokratis, bagaimana mungkin partai melahirkan demokrasi?

Ada yang beralasan, politik dinasti adalah hal wajar. Katanya, kalau anak pejabat punya kemampuan, kenapa tidak? Memang benar, tidak semua orang yang berasal dari keluarga politik pasti buruk. 

Ada yang kompeten, ada yang punya kapasitas, ada pula yang benar-benar bekerja. Tapi persoalannya bukan soal mampu atau tidak mampu. Persoalannya adalah peluang yang tidak setara.

Bayangkan seorang kader biasa yang tidak punya modal, tidak punya jaringan keluarga, dan tidak punya akses media. Ia harus bertahun-tahun membangun basis, menyusun strategi, mengumpulkan dukungan. 

Sementara anak pejabat cukup menempel nama belakangnya, lalu partai membuka jalan seperti karpet merah. Di sinilah demokrasi berubah menjadi lomba lari yang tidak adil: satu peserta memakai sepatu emas, peserta lain bahkan tidak diberi lintasan.

Politik dinasti juga melahirkan efek domino yang merusak. Ketika jabatan diwariskan, maka kekuasaan menjadi terlalu terkonsentrasi. Jaringan ekonomi, proyek, dan akses kebijakan cenderung berputar pada lingkaran yang sama. Bukan lagi kompetisi sehat, melainkan pembagian jatah di meja keluarga. Negara yang seharusnya menjadi rumah bersama berubah menjadi warisan pribadi.

Lebih dari itu, politik dinasti membuat partai malas berbenah. Mereka tidak merasa perlu membangun kaderisasi serius karena toh stok calon pemimpin sudah tersedia di lingkaran elit. Anak, istri, adik, sepupu, menantu semuanya bisa dipoles menjadi “tokoh muda potensial”. 

Dalam waktu singkat, mereka bisa diberi jabatan struktural, diberi panggung, diberi akses media, lalu dipromosikan sebagai masa depan bangsa. Padahal masa depan bangsa tidak semestinya diputuskan oleh hubungan darah, tetapi oleh kualitas gagasan dan kerja.

Dalam praktiknya, politik dinasti juga sering dibungkus dengan bahasa romantis. Mereka menyebutnya “melanjutkan perjuangan ayah”, “meneruskan cita-cita keluarga”, “mengabdi untuk daerah”.

Kalimat-kalimat itu terdengar indah, tetapi sebenarnya mengandung pesan sederhana: kekuasaan harus tetap di tangan kami. Seolah-olah perjuangan politik adalah hak paten keluarga tertentu.

Kita juga perlu jujur bahwa masyarakat sering ikut menyuburkan dinasti. Karena dalam budaya politik kita, nama besar masih dianggap lebih penting daripada rekam jejak. Banyak pemilih yang memilih karena familiar, bukan karena rasional. 

Akhirnya, partai membaca itu sebagai peluang. Jika nama besar bisa menjamin suara, maka dinasti menjadi strategi paling murah dan paling aman. Tidak perlu kaderisasi panjang, cukup mengandalkan popularitas keluarga.

Namun di balik semua itu, partai sebenarnya tidak sepenuhnya bisa disalahkan sendirian. Sistem pemilu kita yang mahal juga menjadi lahan subur bagi dinasti. 

Ketika biaya politik tinggi, partai akan mencari kandidat yang sudah punya modal finansial, jaringan, dan popularitas. Dan siapa yang biasanya punya tiga hal itu sekaligus? Ya, keluarga pejabat.

Di sinilah kita melihat akar persoalan: demokrasi kita belum sepenuhnya demokratis. Ia masih dikendalikan oleh uang, oleh jaringan kekuasaan, dan oleh patronase. Politik dinasti hanyalah gejala yang terlihat di permukaan. Penyakit utamanya adalah sistem yang membuat kompetisi tidak setara.

Yang paling menyedihkan, politik dinasti sering mengerdilkan ruang tumbuh anak muda yang benar-benar punya kapasitas. Banyak anak muda idealis masuk partai dengan semangat perubahan, tapi akhirnya memilih mundur karena merasa partai sudah penuh “orang dalam”. 

Mereka sadar bahwa kerja keras bisa kalah oleh hubungan keluarga. Ketika partai menutup pintu meritokrasi, maka generasi terbaik akan pergi, dan yang tersisa hanya para penjilat kekuasaan.

Akibatnya, partai kehilangan roh. Ia tidak lagi menjadi rumah ideologi, melainkan rumah transaksi. Politik tidak lagi menjadi arena adu gagasan, melainkan arena adu kedekatan. Dan dinasti menjadi simbol paling nyata bahwa demokrasi kita belum lepas dari feodalisme modern.

Pertanyaannya, apakah politik dinasti selalu buruk? Tidak selalu. Tetapi ia selalu berisiko. Karena dinasti cenderung memperkuat oligarki, mempersempit ruang partisipasi, dan melemahkan kontrol publik. 

Bahkan jika satu dinasti menghasilkan pemimpin yang baik, sistem dinasti tetap membuka peluang bagi pemimpin yang buruk untuk ikut naik, hanya karena ia “keturunan”.

Kita tidak bisa berharap demokrasi sehat jika partai terus menerus memproduksi calon pemimpin dari lingkaran yang sama. Demokrasi butuh regenerasi yang nyata, bukan regenerasi yang hanya ganti wajah tapi tetap satu keluarga. Demokrasi butuh kompetisi yang fair, bukan kompetisi yang sudah diatur sejak awal.

Maka kalimat “tak ada partai yang tidak melakukan politik dinasti” bukan sekadar kritik, tetapi potret realitas yang telanjang. Ia seperti cermin yang memperlihatkan bahwa partai di Indonesia masih sering gagal menjadi sekolah kepemimpinan. Mereka lebih suka menjadi jalan pintas bagi elit untuk mempertahankan kuasa.

Dan selama publik terus memaklumi, selama partai terus menutup mata, serta selama sistem pemilu tetap mahal dan transaksional, politik dinasti akan tetap hidup. Ia akan berganti nama, berganti gaya, berganti slogan, tetapi tetap satu pola: kekuasaan yang diwariskan, bukan diperebutkan secara sehat.

Demokrasi kita akhirnya menjadi panggung besar yang terlihat ramai, tetapi pemerannya itu-itu saja. Seperti sinetron panjang yang episodenya berganti, tapi tokohnya tetap keluarga yang sama.

 

***

*) Oleh : Jakfar Shodiq, Mahasiswa Internasional Master Program in National Pingtung University Taiwan.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

 

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.