TIMES JAKARTA, JAKARTA – Hari Pendidikan Nasional 2025, atau Hardiknas pada 2 Mei lalu, menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi atas kebijakan pendidikan Indonesia selama ini. Tentu, Hardiknas bukan hanya euforia belaka, akan tetapi menjadi titik awal dalam merumuskan langkah strategis demi mewujudkan pendidikan bermutu.

Jika saat ini kita melihat realitas Pendidikan Indonesia, tentu akan termenung sejenak dan melihat betapa kompleksnya tantangan pendidikan. Bisa dimulai dengan membaca data PISA (Program for International Student Assessment) 2022 yang menunjukkan bahwa Indonesia mencapai peringkat 39 dari 41 negara dalam hal literasi matematika dan sains.

Walaupun Indonesia mengalami kenaikan peringkat dalam penilaian PISA, akan tetapi skor yang diraih mengalami penurunan, sehingga memunculkan asumsi bahwa adanya masalah mendasar dalam kemampuan siswa untuk memahami dan merealisasikan baik literasi, matematika maupun sains.

Realitas berikutnya adalah pendidikan di Indonesia sedang mengalami krisis integritas yang dilihat dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di tahun 2024, indeks integritas pendidikan Indonesia berada di angka 69,50 yang artinya dalam level korektif dan ini menandakan bahwa banyaknya praktik korupsi dan kecurangan yang berdampak pada kualitas pendidikan.

Belum lagi adanya temuan Dinas Pendidikan di Buleleng, Bali, yang sukses membuat kita mengernyitkan dahi melihat realitas pendidikan kita. Terdapat fenomena di mana banyak siswa SMP yang terampil bermedia sosial namun kesulitan membaca dengan lancar. Dan hal ini memunculkan ketidaknormalan di mana teknologi dikuasai akan tetapi kemampuan dasar diabaikan.

Upaya Pemerintah

Melihat berbagai fakta tentang pendidikan di atas, Kemendikdasmen merancang Program Hasil Terbaik Cepat yang menjadi langkah strategis untuk menyelesaikan secara perlahan beberapa tantangan yang ada.

Program ini meliputi perbaikan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan dilengkapi fasilitas yang memadai. Lalu ada Digitalisasi Pembelajaran dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi sehingga memperluas akses ke sumber belajar dan mengembangkan keterampilan digital siswa.

Berikutnya Insentif bagi Guru Non ASN sebagai penghargaan dan motivasi kepada guru non ASN yang berdedikasi serta bantuan pendidikan bagi guru agar tenaga pengajar dapat melanjutkan pendidikan guna meningkatkan kualifikasi yang bisa berdampak dalam proses belajar mengajar.

Tidak hanya itu, Pemerintah dalam Hardiknas kemarin mengambil tema Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua dan menurut saya konsep ini seharusnya bisa maksimal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam sudut pandang sosiologis, konsep partisipasi semesta yang diusung oleh Kemendikdasmen sesuai apa yang disampaikan oleh Max Weber mengenai tindakan sosial. Dalam konteks Pendidikan, partisipasi semesta diandaikan adanya kesadaran kolektif bahwa pendidikan menjadi denyut nadi masa depan yang membutuhkan tindakan yang terkoordinasi dari berbagai pihak.

Lalu diharapkan melalui partisipasi semesta dapat memaksimalkan pendidikan yang memiliki fungsi integratif dalam masyarakat sehingga nilai dan norma sosial dapat ditransmisikan antar generasi, memperkuat kohesi sosial dan menciptakan solidaritas. Tentu dengan adanya konsep ini memastikan pendidikan relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pihak-pihak yang diharapkan terlibat bukan hanya pemerintah, namun peran orang tua, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan peneliti serta media sangatlah penting untuk mendukung pendidikan bermutu melalui konsep partisipasi semesta yang digaungkan oleh Kemendikdasmen.

Mulai dari Mana?

Saya melihat untuk mewujudkan pendidikan bermutu ada beberapa hal yang harus segera dilakukan. Pertama adalah meningkatkan literasi dengan cara mengembangkan model pembelajaran yang bisa menekankan literasi fungsional, melatih guru dalam metode pengajaran literasi yang efektif, dan menciptakan budaya membaca sejak dini dan di mana pun. 

Contoh konkretnya adalah menekan harga buku bacaan, mempermudah dan meningkatkan akses perpustakaan, hingga membuat kebijakan untuk memperketat regulasi plagiarisme.

Kedua, penguatan integritas dari pusat hingga unit pendidikan dengan adanya transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan, serta menambah nilai integritas kepada siswa melalui berbagai macam praktik sederhana.

Berikutnya adalah pengaturan media sosial melalui peningkatan literasi digital untuk anak maupun orang tua sehingga memahami dampak media sosial dan menciptakan alternatif positif. Hal ini bisa dilakukan dengan konten edukatif dengan mengajak KOL untuk menyebarluaskan kepada masyarakat.

Terakhir yaitu kolaborasi lintas sektor, khususnya pemerintah bisa membangun perpustakaan hingga ke tingkat desa, bahkan bisa masuk dalam perencanaan pembangunan daerah agar bisa mencapai pendidikan yang bermutu.

Pendidikan bermutu bukanlah mimpi kosong. Dengan "partisipasi semesta" yang didasari kesadaran kolektif dan tindakan terkoordinasi, kita dapat mewujudkannya. Program Hasil Terbaik Cepat Kemendikdasmen menjadi langkah awal yang penting. Namun, keberhasilan sejati terletak pada komitmen dan kerja sama seluruh elemen bangsa.

***

*) Oleh: Fathin Robbani Sukmana, Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi TIMES Indonesia.

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.