TIMES JAKARTA, JAKARTA – HARI puncak Pemilu 2024 telah berlangsung dalam suasana yang lancar, tertib dan aman.

Meski hasil perhitungan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan diumumkan pada hari ke-35 pascapencbolosan, sejumlah lembaga survei telah memberi gambaran bahwa pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo-Gibran keluar sebagai pemenang, bahkan dengan angka mutlak mendekati 60 persen.

Berdasarkan pengalaman Pemilu pascareformasi, hasil quick count selalu  selaras dengan real count oleh KPU. Oleh karena itu, kemenangan Prabowo-Gibran versi quick count dalam pemilihan presiden kali ini, sudah cukup menjadi alasan bagi kita untuk mengangkat wacana tentang arah pembangunan Indonesia dalam masa lima tahun ke depan, salah satu di antaranya adalah arah pembangunan di pendidikan Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan rezim di Indonesia selalu membawa harapan baru sekaligus tantangan yang signifikan bagi sektor pendidikan. Tentu saja hal ini akan terjadi pascakemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024 ini.

Visi Pendidikan Prabowo-Gibran

Langkah pertama yang perlu diperhatikan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah mempertajam visi dan misi di bidang pendidikan.

Diharapkan bahwa visi dan misi ini akan mengutamakan aspek-aspek kunci seperti kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.

Selain itu, adanya fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi harapan masyarakat.

Sasaran pembangunan di bidang pendidikan  adalah untuk memperkuat pembangunan sumber daya  manusia (SDM), termasuk peningkatan kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Tantangan Pendidikan

Visi dan misi Prabowo – Gibran membangun sektor pendidikan Indonesia tidak mudah diwujudnyatakan karena ada beberapa tantangan besar yang siap menghadang.  

Tantangan pertama yang mesti dihadapi adalah kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara sekolah negeri dan swasta.

Tantangan lainnya berkaitan dengan anggaran. Sejauh ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dari dana APBN untuk sektor pembangunan.

Anggaran tersebut bermasalah bukan hanya arena jumlahnya tidak memadai, tetapi juga karena manajemennya yang tidak tepat.

Akibatnya, pendidikan Indonesia terkungkung oleh kondisi infrastruktur yang buruk.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun ajaran 2021/2022,  jumlah ruang kelas yang rusak ringan atau sedang mencapai 60,60 persen pada jenjang SD, 53,30 persen ruang kelas pada jenjang SMP, dan 45,03 persen pada jenjang SMA.

Tak hanya itu, distribusi pembangunan infrastruktur pun masih jauh dari prinsip keadilan dan kemerataan.

Banyak sekolah yang ruang belajarnya berlebihan sehingga dibiarkan  tak terpakai. Sementara itu,  tak sedikit sekolah yang mengalami kekurangan ruang belajar sehingga terpaksa belajar di bawah rindangnya pohon.

Keterbatasan anggaran pendidikan dan tata kelola yang buruk juga berdampak pada penyediaan tenaga pendidik atau guru. Masih banyak sekolah di Indonesia, terutama sekolah swasta, yang didominasi oleh tenaga guru honorer.

Bukan untuk menyepelekan, kualitas dan dedikasi para guru honorer sangat rentan, karena mereka tidak mendapat upah yang wajar.

Di hampir semua sekolah di Pulau Flores misalnya, para guru honorer menerima upah rata-rata Rp300 per bulan.

Hal ini terjadi karena untuk mengupah mereka,  Yayasan ataupun Komite Sekolah  bergantung sepenuhnya pada kesediaan membayar para orangtua/wali yang pada umumnya memiliki penghasilan sangat rendah.  

Tantangan lain dunia pendidikan adalah pada kondisi kesehatan dan gizi para siswa sekolah. Di banyak sekolah di pedesaan, para siswa datang ke sekolah tanpa sarapan, dan hanya mengandalkan bekal dengan menu ala kadarnya berupa ubi atau pisang bakar.

Tentu saja, dengan asupan gizi yang buruk seperti itu, para siswa sekolah tidak optimal mengikuti dan menyerap materi pembelajaran, apalagi melakukan kegiatan yang kreatif sebagaimana diamanatkan oleh Kurikulum Merdeka Belajar.

Kurikulum Merdeka Belajar berbasis teknologi digital yang dipromosikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim sendiri,  menimbulkan  masalah kompleks.

Memang,  di satu sisi kurikulum tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan motivasi belajar mandiri dan kreatif dari para siswa sesuai talenta yang dimiliki. Namun, kurikulum tersebut diterapkan di hampir semua sekolah secara ugal-ugalan.

Arrtinya, sekolah dan para guru mengimplementasikan Kurikulum Merdeka tanpa persiapan yang matang, tanpa penguasaan materi apalagi pendalaman.

Makanya, belakangan ini di platform media sosial Facebook muncul banyak akun yang menawarkan perangkat Kurikulum Merdeka Belajar siap pakai, mulai dari silabus, RPP . ‘Pokoknya, semua sudah ada tinggal ganti nama sesuai kondisi’. 

Akibatnya, Kurikulum Merdeka Belajar justru meninabobokan para guru dan siswa sekaligus. Mereka merasa bebas untuk tidak belajar apa pun jua.

Dalam kurikulum tersebut, kemampuan akademis tidak lagi menjadi norma untuk naik kelas atau pun lulus dari sekolah. Akibatnya  di banyak daerah, bukan hal aneh bahwa siswa kelas 4- 6 SD, bahkan siswa kelas 7-9 SMP tak bisa membaca samasekali.

Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar juga menimbulkan masalah  pedagogik  yang akut.

Saat memperkenalkan kurikulum Merdeka Belajar, akhir 2019 lalu, Mendikbudristek Nadiem mengatakan Kurikulum Merdeka Belajar dimaksudkan untuk membebaskan para guru dari beban admintrasi, sehingga dapat melakukan fungsi pedagogik secara optimal. 

Namun, belakangan, kurikulum itu justru memberikan beban administrasi yang tidak masuk akal sehat.

Bukan rahasia, para guru, terutama di pedesaan, pada umumnya sedang berkenalan dan berusaha beradaptasi dengan teknologi informasi/digital. Banyak di antara mereka yang masih kagok untuk menggerakkan mouse komputer atau laptop karena mereka memang tak memiliki perangkat teknologi itu di rumah.

Di sekolah pun perangkat teknologi itu masih terbatas jumlahnya sehingga mereka memakainya  secara keroyokan. Ironisnya,  mereka juga sudah dituntut untuk mengoptimalkan perangkat tenologi digital dalam proses  dan  administrasi pembelajaran.

Bahkan, kurikulum itu mewajibkan para guru meraih sedikitnya tiga sertfikat per semester dengan cara mengikuti pelatihan perihal sistem pembelajaran secara online. Jika tidak mampu meraih tiga sertifikat, maka uang sertifikasi tidak dibayar atau rekeningnya diblokir.

Akibatnya, demi uang sertifikasi, para guru siap menghabiskan waktu berhari-hari mengikuti pelatihan online sembari memberikan tugas dan membiarkan para siswa belajar mandiri di ruang kelas.

Lebih ironis lagi, di tingkat sekolah lanjutan, pelaksanaan ujian wajib dilakukan secara online. Padahal, sekolah belum dilengkapi infrastruktur internet yang memadai.

Para siswa, terutama di daerah,  praktis tak bisa berbuat banyak karena selain sekolah belum dilengkapi jaringan internet, mereka datang ke sekolah dengan membawa handphone jadul tanpa paket data internet pula. 

Kelemahan lain yang dimiliki Kementerian Pendidikan  adalah ketidakmampuan  kementerian pendidikan untuk  bisa kolaborasi dengan ormas yang selama ini independen dan sukses membangun dunia pendidikan nasional seperti NU dengan LP Maarifnya, Muhammadiyah, Pendidikan Katolik dan lainnya .

Peluang Reformasi Pendidikan

Apa yang digambarkan  di atas merupakan tantangan riil yang bakal dihadapi oleh Prabowo-Gibran ketika memulai masa pemerintahan pada Oktober 2024 ini.

Pemerintahan Prabowo-Gibran hendaknya melihat berbagai tantangan tersebut secara positif lalu menjadikannya sebagai titik tolak untuk mereformasi sistem pendidikan nasional.

Langkah penting yang perlu diambil Prabowo-Gibran adalah merekrut seorang calon Mendikbudristek yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang mumpuni di dunia pendidikan.

Selain itu, dia juga mesti memiki ‘jiwa’ kependidikan yang kuat sehingga berdedikasi penuh untuk kemajuan dunia pendidikan.

Mendikbudristek dalam Kabinet Prabowo-Gibran mesti juga  seorang memiliki visi yang kuat di bidang teknologi digital, sehingga mampu menjiwai pembangunan dunia pendidikan yang mampu menyiapkan generasi muda menjadi warga masyarakat digital yang berkarakter, beradab dan bermartabat.

Itu berarti bahwa digitalisasi pendidikan sebagaimana diperkenalkan oleh Kemenbudristek era Meneri Nadiem Makarim dapat dilanjutkan, tetapi melalui program penerapan yang benar, tidak secara ugal-uglan seperti sekarang.

Selebihnya, Kemendikbudristek pada pemerintahan Prabowo-Gibran mesti dikomandani oleh sosok yang juga  memiliki kemampuan manajerial yang baik sehingga mampu menjalani tata kelola anggaran pendidikan secara transparan, akuntabel, efektif dan optimal.

Perlu Dukungan dan Kolaborasi Semua Pihak

Pemerintahan Prabowo-Gibran memang diharapkan membawa semangat baru dan komitmen kuat untuk mereformasi pembangunan di sektor pendidikan.

Reformasi pendidikan dapat menjadi momentum untuk mempercepat transformasi sektor pendidikan dan menjadikannya motor bagi percepatan pembangunan di bidang lainnya.

Untuk maksud itu, pemerintahan baru perlu merancang program dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran.

Diperlukan program nyata demi peningkatan kesejateraan para guru dan tenaga kependikan.

Penting juga program  peningkatan infrastruktur pendidikan, baik yang fisik seperti gedung sekolah, ruang belajar dan perpustakaan serta buku-buku, maupun yang non-fisik seperti internet.

Selain itu, reformasi kurikulum dengan kebutuhan masa depan juga menjadi kunci keberhasilan. Industri 4.0 menuntut adanya keterampilan baru yang relevan dengan teknologi, kewirausahaan, dan literasi digital.

Diperlukan juga kerja keras, komitmen, dan kolaborasi dari semua pihak termasuk masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan sendiri untuk mewujudkan visi pendidikan yang berkualitas, merata, dan relevan dengan kebutuhan masa depan Indonesia.

Hanya melalui upaya reformasi dan transformasi pendidikan yang konsisten dan berkelanjutan, pemerintahan Prabowo-Gibran dapat membuat  ‘generasi muda’ siap mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dan mampu memenangkan persaingan secara global. ***

*) Penulis Mubasyier Fatah adalah Bendahara Umum Pengurus Pusat Mahasiswa Ahlith Thoriqoh Al-Mu'tabarah An -Nahdliyyah (PP MATAN)

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.