TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan bahwa penyelesaian persoalan dualisme federasi di sejumlah cabang olahraga akan mengedepankan musyawarah dan mufakat. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

“Musyawarah dan mufakat diutamakan, tapi tentu ada undang-undang, landasan hukumnya ada, kita rajut semua,” kata Erick.

Dualisme kepengurusan saat ini mencuat di beberapa cabang olahraga, antara lain tenis meja, tinju, dan berkuda. Erick menyebut, penyelesaian persoalan tidak hanya lewat dialog, tetapi juga tetap berpegang pada landasan hukum yang berlaku.

“Nanti sama-sama kita lihat seperti apa payung hukumnya, kenapa terjadi dualisme. Ada nggak aturan yang membatasi ketua umum terpilih berapa kali? Kita semua mesti introspeksi,” ujarnya.

Kritik Kepemimpinan Seumur Hidup

Dalam kesempatan itu, Erick juga menyinggung praktik kepemimpinan di organisasi olahraga. Ia menolak konsep ketua umum seumur hidup, karena dianggap bertentangan dengan nilai sportivitas.

“Kalau ada seseorang menjadi ketua umum seumur hidup, itu jauh dari nilai-nilai sportivitas. Kepemimpinan harus ada batasnya dan menjadi amanah, bukan alat kekuasaan untuk menekan atau menguntungkan sebagian kelompok,” tegasnya.

Erick menambahkan, kepemimpinan tunggal yang tak terbatas justru berpotensi melahirkan korupsi. “Yang namanya single (penguasa tunggal) itu akan jadi absolute corrupt,” katanya.

Menpora Siap Ayomi Semua Pihak

Menpora memastikan pihaknya akan mengayomi semua stakeholder olahraga untuk duduk bersama mencari solusi.

Beberapa waktu lalu, ia telah berkunjung ke Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan selanjutnya akan bersilaturahmi ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat.

Langkah tersebut, menurut Erick, adalah bagian dari introspeksi yang juga diharapkan dilakukan organisasi-organisasi olahraga.

“Bapak Presiden sudah bicara evaluasi dan transformasi total, ini penting untuk semua pihak bisa menyelaraskan, meninggalkan ego sektoral,” katanya. (*)