TIMES JAKARTA, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menargetkan sebanyak 6.654 ijazah diputihkan melalui program pemutihan ijazah yang akan dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada tahun 2025.

“Sekarang ini, di tahun ini, kami menargetkan mudah-mudahan 6.654 ijazah yang bisa diputihkan,” kata Pramono saat menghadiri kegiatan di kawasan Jakarta Utara, Selasa (23/9/2025).

Program pemutihan ijazah ini disebut sebagai salah satu langkah nyata Pemprov DKI untuk menekan angka kemiskinan dan memperbaiki rasio gini, yang selama ini masih menjadi tantangan di ibu kota.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, angka kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 tercatat sebesar 4,28 persen. Angka tersebut naik 0,14 persen dibandingkan September 2024 yang sebesar 4,14 persen. Namun, bila dibandingkan dengan Maret 2024, angka kemiskinan justru menurun tipis dari 4,3 persen menjadi 4,28 persen.

Tahap Pemutihan Ijazah

Sejak diluncurkan, program pemutihan ijazah di Jakarta telah berjalan dalam beberapa tahap. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menjelaskan bahwa hingga saat ini Pemprov telah melaksanakan pemutihan ijazah tahap 1 hingga 3, dengan total penerima manfaat sebanyak 1.315 peserta didik.

“Bantuan pemutihan ijazah tahap 1 sampai 3 diberikan kepada 1.315 peserta didik dengan nilai anggaran Rp4,33 miliar mulai April 2025,” ujar Nahdiana.

Untuk tahap 4, program ini akan dibagi dalam tiga gelombang. Gelombang pertama telah berlangsung pada 21 Agustus 2025 dan menyasar 774 peserta. Secara keseluruhan, tahap 4 diberikan kepada 1.897 peserta didik dengan total anggaran mencapai Rp7,69 miliar.

Total Anggaran dan Peserta

Dengan adanya tahap terbaru, Pemprov DKI telah menyalurkan bantuan pemutihan ijazah kepada 3.212 peserta didik dengan total anggaran sebesar Rp12,03 miliar.

Pramono menegaskan bahwa program ini bukan hanya soal pemenuhan hak pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan sosial untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di Jakarta.

“Pemutihan ijazah bukan sekadar administrasi pendidikan. Ini adalah bagian dari upaya Pemprov DKI memastikan akses pendidikan yang lebih adil, yang pada akhirnya diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Jakarta,” kata Pramono. (*)