TIMES JAKARTA, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partainya tetap berhak menerima gaji bulanan. Menurutnya, secara teknis pencairan gaji dilakukan lembaga terkait dan tidak lagi dibahas di Banggar karena sudah diputuskan dalam penganggaran sebelumnya.

“Kalau dari sisi aspek teknis, ya tetap terima gaji,” kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senin (1/9/2025).

Said menjelaskan, dalam aturan yang berlaku, baik Tata Tertib DPR maupun Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), tidak dikenal istilah nonaktif bagi anggota DPR. Namun, ia tetap menghormati keputusan partai-partai yang memilih menonaktifkan kadernya dari kursi legislatif.

Selain soal gaji, Said Abdullah juga menyatakan persetujuannya terkait usulan penghapusan tunjangan perumahan anggota DPR. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menumbuhkan etika, empati, dan simpati kepada masyarakat, serta menjaga rasionalitas DPR dalam pengelolaan keuangan negara.

“Oleh karenanya agar tata kelolanya sempurna, kita kembalikan dan secepatnya BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) melakukan itu atas arahan dan petunjuk pimpinan DPR,” ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah partai politik memutuskan menonaktifkan anggotanya di DPR menyusul sorotan publik. Nama-nama legislator yang dinonaktifkan antara lain Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem, Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari Fraksi PAN, serta Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.

Tidak hanya itu, kediaman beberapa legislator tersebut bahkan dijarah dan dirusak oleh kelompok masyarakat, termasuk rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani pun turut menjadi sasaran amuk massa. (*)