TIMES JAKARTA, JAKARTA – Jaringan GUSDURian menyampaikan duka cita mendalam kepada korban kekerasan dalam penanganan aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari terakhir. Mereka menilai kebrutalan aparat keamanan dan sikap arogan sejumlah pejabat justru memperburuk situasi sosial dan politik di tengah rakyat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan saat penutupan Temu Nasional (TUNAS) 2025 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (31/8/2025), Koordinator GUSDURian Jawa Timur, Imam, menegaskan protes publik dipicu oleh kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Kebijakan itu antara lain kenaikan pajak, tambahan tunjangan DPR, serta praktik rangkap jabatan yang dianggap menampilkan kemewahan pejabat di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok, PHK, dan pengangguran.

“Hal ini diperburuk dengan komentar arogan para pejabat dan kebrutalan polisi dalam menangani aksi protes. Situasi ini bisa menjadi pemicu melemahnya supremasi sipil,” ujar Imam.

Tujuh Tuntutan GUSDURian

Menanggapi kondisi tersebut, GUSDURian menyampaikan tujuh tuntutan, yaitu:

1. Mendesak Presiden menghentikan tindakan represif aparat.

2. Menuntut reformasi Polri dan pencopotan Kapolri atas kasus kekerasan berulang.

3. Meminta pencabutan fasilitas dan tunjangan pejabat yang memicu kemarahan publik.

4. Mendesak DPR memastikan kebijakan berpihak pada rakyat.

5. Menuntut pemerintah menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

6. Mendorong lembaga independen melindungi hak konstitusional warga.

7. Mengajak masyarakat sipil melakukan konsolidasi untuk menjaga demokrasi substantif.

Evaluasi Proyek Strategis Nasional

Selain tujuh tuntutan, GUSDURian menyoroti pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai melanggar hak asasi manusia, terutama di Papua. Direktur Nasional GUSDURian, Alissa Wahid, menyatakan sejumlah proyek telah menimbulkan perampasan tanah adat, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran hak masyarakat lokal.

“Pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak asasi manusia. Pemerintah perlu mengevaluasi PSN secara transparan dan memastikan adanya persetujuan masyarakat (FPIC),” tegas Alissa.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat lembaga antikorupsi, membatasi keterlibatan militer di ruang sipil, serta memastikan partisipasi bermakna publik dalam setiap kebijakan.

Rekomendasi TUNAS 2025

Melalui forum TUNAS 2025, GUSDURian merumuskan tiga fokus utama: demokrasi-hukum-HAM, keadilan ekologi, serta toleransi dan perdamaian. Rekomendasi itu mencakup penguatan masyarakat sipil, pendidikan politik, literasi media, kedaulatan pangan, gaya hidup ramah lingkungan, hingga ruang dialog lintas agama.

Dengan pernyataan ini, Jaringan GUSDURian menegaskan komitmennya untuk terus mengawal demokrasi, keadilan, dan perdamaian di Indonesia.(*)