TIMES JAKARTA, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan untuk masyarakat tidak boleh menggunakan bahan pabrikan atau makanan dengan kandungan pengawet tinggi.

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menyampaikan hal tersebut seusai rapat finalisasi regulasi Program MBG di Jakarta, Selasa (28/10/2025). Ia menyampaikan hal tersebut untuk merespons masih banyaknya menu-menu yang diberikan baik kepada siswa maupun ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berupa makanan ringan atau biskuit.

“Nanti enggak boleh, bahan pabrikan enggak boleh. Semua harus pakai bahan-bahan makanan yang bergizi,” ujar Nanik.

“Ya ditegurlah, enggak boleh,” kata Nanik.

Untuk diketahui, MBG telah menjangkau 39,2 juta penerima manfaat per hari ini dengan serapan anggaran mencapai Rp35 triliun.

"Sudah ada 13.347 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 39,2 juta penerima manfaat. Sekarang serapan anggaran sudah Rp35 triliun," ucap Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan menjelaskan,  Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola MBG mengatur pentingnya hubungan antarlembaga untuk program peningkatan kualitas gizi anak bangsa tersebut.

“Perpres ini mengatur hubungan antarlembaga, sedangkan hal-hal teknis seperti pengelolaan SPPG, kebersihan, hingga keamanan pangan di dapur sudah dijabarkan dalam petunjuk teknis dan SOP,” jelasnya.

Untuk menjamin kebersihan dan keamanan pangan, BGN juga mempercepat proses Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia.

“Sudah ada 690 SPPG yang memiliki SLHS. Kami menargetkan seluruh dapur MBG tersertifikasi dalam waktu satu bulan,” ungkap Dadan.

Dalam upaya memperluas jangkauan layanan gizi, BGN bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun 6.000 SPPG baru di daerah terpencil. Setiap harinya, tim BGN mampu melakukan verifikasi terhadap sekitar 200 SPPG. (*)