TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Agama, Nasaruddin Umar turut buka suara soal polemik yang terjadi di PBNU. Ia melihat hal tersebut adalah biasa saja dalam organisasi yang ingin menumbuhkan kualitasnya.

Hal tersebut disampaikan disela-sela acara Dialog Media bertema "Refleksi Kinerja 2025: dari Kurikulum Cinta Hingga Ekoteologi dan Penanggulangan Bencana", di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025) malam.

"Saya pandangannya seperti terjadi di PBNU sekarang ini, bagi saya tidak ada kejutan luar biasa di situ. (Polemim) itu satu cara pandang saya, satu bukti bahwa NU sedang panen pembengkakan kualitas," katanya.

"Satu sama lain berebutan untuk mencoba memperbaiki PBNu ya, jadi kita harus melihat sisi-sisi yang lain," tambah Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.

Menurutnya, dalam polemik tersebut, biarkan pihak PBNU sendiri yang menyelesaikan. Pihak luar, kata dia, tak perlu ikut campur.

"NU itu punya caranya sendiri menyelesaikan setiap persoalan. Seperti rumah tangga kan, jangan ada yang mencampuri urusan rumah tangganya orang. Pagi-pagi dia berkelahi suaminya istrinya, tapi nanti malam pengantin baru lagi. Jadi jangan mencampuri," katanya.

Negara Jangan Intervensi 

Ia menegaskan, negara juga tak boleh ikut campur dalam persoalan di organisasi yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari tersebut. Menurutnya, adalah sangat bahaya jika negara atau pejabat turut melakukan intervensi di PBNU.

"Kalau negara terlalu masuk secara rigit kepada urusan keagamaan, artinya tidak terjadi independensi dalam dunia keagamaan dan itu sangat berbahaya untuk pemerintah. Juga agama nanti pada akhirnya akan kehilangan hak kritis, potensi kritis," ujarnya.

Hingga akhir Desember 2025, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU sedang menghadapi polemik kepemimpinan yang signifikan. Inti dari konflik ini adalah perselisihan antara jajaran Syuriah dan Tanfidziyah. 

Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari jabatan Ketua Umum PBNU per 26 November 2025. Alasan yang mencuat terkait dengan masalah tata kelola organisasi, aktivitas zionisme, hingga isu pengelolaan tambang.

Jajaran Syuriah telah menunjuk KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Namun Gus Yahya menyatakan bahwa pemberhentian dirinya tidak sah dan menganggap rapat pleno Syuriah tersebut sebagai manuver politik. Ia menegaskan masih menjabat sebagai ketua umum yang sah. (*)