TIMES JAKARTA, JAKARTA – Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 mencapai 71,39 persen untuk pemilihan gubernur, 74,41 persen untuk pemilihan bupati, dan 67,74 persen untuk pemilihan wali kota.

"Rata-rata tingkat partisipasi pemilih nasional pemilihan serentak tahun 2024 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 71,39 persen di 37 provinsi," katanya saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin,(3/2/2025).  

"Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sebesar 74,41 persen di 415 kabupaten dan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota sebesar 67,74 persen di 93 kota," lanjutnya.

Dia menjelaskan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg 2024. Karena itu, hal ini menjadi perhatian penting bagi penyelenggara pemilu di masa depan.

"Kalau kita mengacu pada hasil pilpres, partisipasi pilpres dan DPR/DPD, rata-ratanya di 81 persen. Ini menjadi catatan buat kita semua," jelasnya.

Dia juga menyebutkan beberapa tantangan dalam pelaksanaan Pilkada 2024, salah satunya adalah jarak waktu yang sangat dekat antara Pilkada 2024 dan Pemilu 2024.

"Tahapan pemilu serentak belum selesai secara keseluruhan, kita harus berjibaku dengan tahapan pilkada yang sudah di-kick off, sudah dimulai dan ini mau tidak mau menambah daya konsentrasi yang kita lakukan terutama jajaran penyelenggara permanen tingkat provinsi kabupaten/kota," ucapnya.

Selain itu, faktor cuaca juga menjadi hambatan lain. Ia menjelaskan bahwa kondisi cuaca yang tidak menentu pada bulan November mempengaruhi distribusi logistik.

Terlebih lagi, katanya, ada juga tantangan terkait anggota KPU di daerah yang masa jabatannya berakhir menjelang hari pemungutan suara. Meskipun demikian, pelaksanaan pilkada tetap dapat berlangsung dengan lancar.

"Tentu ini juga berkontribusi terhadap situasi konsolidasi di internal dan seterusnya, meskipun bisa kita siapkan semua. Jadi pada intinya beban kerja penyelenggara jadi lebih berat," ujarnya.

Menurutnya, 2024 adalah tahun politik, di mana masyarakat masih terpengaruh oleh isu-isu seputar pemilu nasional, pilpres, dan pileg. Situasi ini turut memanaskan suasana pilkada, ditambah dengan banyaknya informasi hoaks yang beredar di media sosial.

"Perlu upaya masif, untuk memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat," tuturnya. (*)