TIMES JAKARTA, JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Firnando Ganinduto menegaskan bahwa proses demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) harus diarahkan untuk memperkuat kedaulatan pasar modal nasional, bukan semata mengejar kepentingan bisnis.

Menurut Firnando, perubahan status BEI dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi entitas korporasi merupakan momentum krusial untuk membenahi tata kelola pasar modal agar lebih transparan, profesional, dan akuntabel.

“DPR RI akan mengawal secara ketat seluruh tahapan demutualisasi BEI, termasuk rencana masuknya Danantara sebagai pemegang saham,” ujar Firnando dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Ia menjelaskan, demutualisasi bertujuan memisahkan peran pengelola bursa dengan kepentingan anggota bursa. Dengan skema ini, potensi benturan kepentingan dapat ditekan sehingga pengelolaan bursa menjadi lebih independen dan kredibel.

Firnando menilai pasar modal merupakan aset strategis negara. Karena itu, setiap kebijakan terkait kepemilikan dan pengelolaannya harus memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional, pelaku usaha, serta masyarakat luas.

Terkait rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menjadi pemegang saham BEI pasca-demutualisasi, DPR RI memberikan perhatian serius. Langkah tersebut dinilai strategis karena akan memengaruhi arah pengelolaan pasar modal Indonesia ke depan.

Ia menekankan, bursa efek tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan komersial, tetapi juga harus berfungsi sebagai instrumen penguatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perubahan struktur kepemilikan harus tetap mengedepankan kepentingan nasional dan perlindungan investor, khususnya investor ritel.

“Keterlibatan Danantara bisa menjadi nilai tambah jika benar-benar berperan sebagai strategic anchor yang menjaga stabilitas dan memperdalam pasar keuangan. Yang harus dihindari adalah dominasi kepentingan tertentu,” tegasnya.

Firnando juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyiapkan kerangka regulasi yang jelas, adil, serta berpandangan jangka panjang. Menurutnya, proses demutualisasi harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.

“Efisiensi bisnis bursa harus tetap seimbang dengan fungsi publik pasar modal sebagai sarana penghimpunan dana untuk pembangunan nasional,” pungkasnya.(*)