TIMES JAKARTA, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menilai inisiatif Indonesia bergabung dalam forum internasional Board of Peace sebagai langkah krusial dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina.

Menurut Gus Yahya, keterlibatan Indonesia tidak boleh bersifat pasif, terutama ketika terdapat wadah internasional yang memungkinkan konsolidasi dukungan bagi perdamaian Palestina. Ia menegaskan bahwa kehadiran Indonesia dalam forum tersebut semata-mata untuk kepentingan kemanusiaan.

“Keberadaan Indonesia tidak boleh tinggal diam, tidak boleh tidak ikut serta, di dalam inisiatif itu tentu saja untuk kepentingan membantu bangsa Palestina,” ujar Gus Yahya di Jakarta, Sabtu (31/1/2026) mengutip ANTARA.

Gus Yahya mengakui adanya perbedaan pandangan di masyarakat terkait Board of Peace. Namun, ia menilai hingga saat ini belum ada alternatif platform internasional lain yang mampu menghimpun dukungan global secara terstruktur bagi perjuangan Palestina.

“Sebagian orang mungkin tidak setuju dengan Board of Peace itu mengenai sejumlah elemen atau dimensinya, tetapi persoalannya adalah bahwa saat ini belum ada alternatif platform membangun satu upaya internasional dengan konsolidasi internasional untuk perdamaian Palestina,” katanya.

Ia menambahkan, keterlibatan Indonesia tidak membawa agenda politik tertentu selain dukungan kemanusiaan dan keberpihakan terhadap rakyat Palestina yang hingga kini masih menghadapi penjajahan dan krisis berkepanjangan.

“Keikutsertaan Indonesia tentu saja untuk membantu bangsa Palestina, bukan untuk kepentingan yang lain,” ujarnya.

Pandangan Berbeda dari MUI

Sikap PBNU tersebut berbeda dengan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI secara terbuka meminta pemerintah mempertimbangkan kembali keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, bahkan mendorong opsi penarikan diri dari forum tersebut.

Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, menilai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace tidak mencerminkan keberpihakan terhadap Palestina.

“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” kata Cholil Nafis.

Senada, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menilai Board of Peace berpotensi menjadi bentuk baru neokolonialisme yang dibungkus narasi perdamaian.

Ia menegaskan bahwa persoalan Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan bentuk penjajahan, perampasan hak dasar, serta pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Sudarnoto menegaskan sikap MUI menolak "perdamaian semu" sebagaimana yang diatur oleh Presiden AS Donald Trump karena tidak berbasis kepada keadilan.

MUI juga menilai bahwa setiap inisiatif perdamaian yang tidak secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa yang terjajah, dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama itu, berpotensi melanggengkan kolonisasi dalam kemasan perdamaian. (*)