TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam sidang-sidang Organisasi Pendidikan, Ilmiah, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UNESCO menjadi salah satu pencapaian yang membanggakan pada tahun 2023. Meski demikian, keputusan ini ternyata menuai protes dari negara tetangga Indonesia.

Diketahui, bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai salah satu bahasa dalam sidang UNESCO pada 20 November 2023. Kabar gembira ini kemudian disampaikan oleh mantan Presiden Joko Widodo melalui unggahan di akun Instagramnya.

Ia menyampaikan bahwa bahasa Indonesia kini menjadi bahasa resmi ke-10 yang digunakan dalam Konferensi Umum UNESCO. Selain itu, bahasa resmi lainnya mencakup enam bahasa utama PBB, yaitu Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, dan Rusia, ditambah Hindi, Italia, serta Portugis.

"Dengan penetapan ini, Bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang, dan dokumen-dokumen Sidang Umum UNESCO juga dapat diterjemahkan ke Bahasa Indonesia," katanya dalam keterangan postingan instagram pribadinya yang dikutip TIMES Indonesia, Kamis (2/1/2025).

"Pengakuan ini merupakan kebanggaan bagi segenap bangsa Indonesia," ucapnya.

Netizen Malaysia Melayangkan Protes

Unggahan Jokowi tersebut memicu beragam tanggapan, termasuk dari sejumlah warga Malaysia yang turut memberikan komentar.

Menurut mereka, yang seharusnya diresmikan sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Warganet Malaysia beralasan bahwa bahasa Indonesia merupakan bagian dari bahasa Melayu.

Apakah hal tersebut benar?

Muhammad Abdul Khak, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra di Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Badan Bahasa), menyatakan bahwa anggapan bahwa bahasa Indonesia merupakan bagian dari bahasa Melayu kurang tepat.

Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia telah secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara, sementara bahasa Melayu merupakan salah satu dari beragam bahasa yang ada di Nusantara.

Selain itu, Ia mengungkapkan bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 80 dialek bahasa Melayu yang berfungsi sebagai bahasa daerah. Selain itu, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang keberagamannya disatukan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

Ditambah lagi, katanya, Malaysia tidak ikut serta dalam proses penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO.

"Malaysia sendiri, dalam upaya mengangkat bahasa Indonesia menjadi bahasa UNESCO tadi, sama sekali tidak terlibat. Dan nama yang kita ajukan memang bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu," ujarnya.

Bahasa Indonesia dan Melayu Bahasa yang Berbeda

Pada kesempatan lain, Imam Budi Utomo, Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Badan Bahasa, menegaskan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah dua bahasa yang berbeda. 

Imam menyatakan bahwa bahasa Indonesia telah berkembang melampaui bahasa Melayu. Ia menjelaskan bahwa bahasa Indonesia sangat kaya karena berasal dari 718 bahasa daerah. 

Setiap tahun, Badan Bahasa menargetkan untuk memasukkan antara 500 hingga 1.000 kosakata bahasa daerah ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dari masing-masing provinsi. Kosakata yang diusulkan akan melalui beberapa tahap seleksi sebelum akhirnya diterima sebagai entri dalam KBBI.

"Melalui inventarisasi kosakata, kemudian dilanjutkan dengan lokakarya kosakata bahasa daerah, dan terakhir sidang komisi bahasa daerah untuk menentukan kosakata mana dari bahasa daerah itu yang masuk ke dalam KBBI," pungkasnya. (*)