TIMES JAKARTA, JAKARTA – Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi atas perjalanan dan arah masa depan pendidikan kita. Dalam semangat Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah jalan panjang menuju kemerdekaan berpikir, merdeka dalam bertindak, dan merdeka dalam bermasyarakat.

Dalam konteks Indonesia masa kini, cita-cita luhur itu kerap terhambat oleh kesenjangan kebijakan, ketimpangan infrastruktur, hingga terbatasnya keberpihakan politik. Maka, penting kiranya kita menyoroti bukan hanya Kementerian Pendidikan, tetapi juga aktor-aktor politik lain yang memiliki peran kunci dalam pembentukan wajah pendidikan nasional: salah satunya adalah DPR RI Komisi X.

Sebagai lembaga legislatif, DPR RI bukan hanya membuat undang-undang, tapi juga mengawasi jalannya anggaran pendidikan dan merumuskan prioritas-prioritas nasional. Di sinilah DPR menjadi kaki tangan pemerintah yang dapat mempercepat atau bahkan memperlambat laju transformasi pendidikan Indonesia.

Kita harus bertanya: sudah sejauh mana DPR RI menggunakan kekuasaan konstitusionalnya untuk mendobrak praktik-praktik lama dalam dunia pendidikan? Apakah mereka sekadar menyetujui anggaran, atau benar-benar memahami tantangan mendasar pendidikan di daerah 3T, kualitas guru, serta kesenjangan akses digital?

Dalam banyak diskursus publik, DPR sering kali dianggap jauh dari realitas pendidikan. Padahal, keberpihakan mereka terhadap pendidikan yang progresif bisa menjadi titik balik penting. Pendidikan bukan sekadar urusan teknis, melainkan fondasi ideologis bangsa.

Salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan DPR RI adalah memperkuat fungsi legislasi dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan secara lebih bermakna—bukan sekadar uji publik formalitas. Undang-undang yang lahir dari dialog yang hidup akan lebih kontekstual dan berakar.

Selain itu, pengawasan terhadap implementasi anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN harus lebih transparan dan terukur. Di sinilah DPR punya peran etis dan politis untuk memastikan anggaran itu bukan hanya besar di angka, tapi berdampak nyata di lapangan.

DPR juga bisa mendorong kebijakan afirmatif untuk daerah-daerah yang tertinggal, termasuk melalui penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan lokal. Ketimpangan kualitas pendidikan tidak bisa ditambal dengan distribusi kurikulum semata, tapi melalui keberpihakan anggaran dan regulasi.

Kita membutuhkan DPR yang bukan hanya menyuarakan kepentingan politik jangka pendek, tapi memperjuangkan visi pendidikan jangka panjang. Misalnya, bagaimana mempersiapkan kurikulum masa depan yang adaptif terhadap disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan krisis global lainnya?

Pendidikan Indonesia membutuhkan reformasi dari hulu ke hilir, dan DPR berada di posisi strategis untuk mendorong hal ini melalui keberanian politik. Sudah saatnya mereka tidak hanya menjadi pembahas pasal, tetapi juga penggerak perubahan.

Tentu kita tidak menafikan adanya anggota dewan yang memiliki perhatian khusus pada isu pendidikan. Namun tantangannya adalah bagaimana menjadikan perhatian itu sebagai agenda kolektif, bukan hanya inisiatif personal yang tercecer dalam dinamika politik yang sibuk.

DPR harus menjadi jembatan antara idealisme dan realisme dalam dunia pendidikan. Artinya, mereka bukan hanya menampung harapan rakyat, tetapi juga merumuskan langkah konkret yang bisa dijalankan lintas pemerintahan.

Dalam praktiknya, pendidikan sering kali menjadi isu yang dibicarakan saat kampanye, namun tenggelam ketika kekuasaan sudah digenggam. Momentum Hardiknas harus dijadikan pengingat bahwa janji politik terhadap pendidikan adalah janji terhadap masa depan bangsa.

Kita membutuhkan narasi besar pendidikan di parlemen, yang mampu melampaui perdebatan tentang angka dan prosedur. Narasi yang menyentuh pada kemanusiaan, pada masa depan anak-anak Indonesia yang hari ini masih belajar di ruang kelas yang reyot.

Dalam semangat itu, DPR bisa mulai dengan memperjuangkan undang-undang yang lebih berpihak pada pendidikan karakter, pendidikan lingkungan, dan pendidikan multikultural. Bukan hanya keterampilan teknis, tapi juga pembentukan watak kebangsaan.

DPR juga harus mendorong terbentuknya sistem pendidikan yang kolaboratif, yang mengakui peran komunitas, orang tua, dan pelaku lokal. Sentralisasi berlebihan telah banyak mematikan kreativitas dan inisiatif lokal yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa ini.

Hardiknas bukanlah milik pemerintah semata, tetapi milik semua rakyat Indonesia yang memimpikan sekolah yang aman, guru yang sejahtera, dan sistem yang adil. DPR adalah bagian dari mimpi itu—sekaligus bagian dari jalan panjang mewujudkannya.

Dalam situasi pendidikan yang kompleks, keteguhan arah dan keberanian moral dari para legislator menjadi penting. Kita menunggu para anggota DPR yang bukan hanya mengurus komisi, tapi juga mengurus masa depan anak-anak bangsa.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak langsung tampak hasilnya. Namun keteguhan memperjuangkannya adalah tanda keberadaban suatu bangsa. Dan DPR RI harus mengambil peran itu, bukan sebagai penonton, tapi sebagai pengarah jalan.

Di Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita tantang DPR RI untuk tidak hanya memperingati, tetapi juga bertindak. Karena masa depan pendidikan tidak akan berubah oleh kata-kata, tapi oleh keberanian politik yang diwujudkan dalam kebijakan nyata.

***

*) Oleh : Muhammad Hilman Mufidi, Anggota DPR RI Komisi X Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.