TIMES JAKARTA, JAKARTA – Laporan terbaru dari Axios pada Rabu (3/9/2025) mengungkap bahwa Pemerintahan Donald Trump belum mencapai konsensus internal mengenai respons terhadap kemungkinan langkah Israel mencaplok lebih banyak wilayah di Tepi Barat yang diduduki.

Laporan ini mengutip sejumlah sumber yang mengetahui secara mendalam permasalahan tersebut.

Dua pejabat Israel menyatakan kepada Axios bahwa Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah menegaskan dalam pertemuan tertutup bahwa dia tidak menentang aneksasi Israel atas Tepi Barat. "Begitu pula pemerintahan Trump pun tidak akan menentangnya," seperti dilaporkan.

Namun, di sisi lain, utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, justru menganggap langkah aneksasi ini berpotensi menjadi batu sandungan besar. Sumber tersebut mengatakan Witkoff melihatnya sebagai hambatan bagi kerja sama AS dengan dunia Arab dalam rencana setelah perang untuk Gaza, dan ancaman bagi potensi kesepakatan damai Saudi-Israel.

Laporan tersebut lebih lanjut menyoroti peringatan keras dari Uni Emirat Arab (UEA). UEA dikabarkan telah menyampaikan kepada pemerintahan Trump bahwa aneksasi Tepi Barat akan merusak Perjanjian Abraham (Abraham Accords), mengingat syarat utama UEA menandatangani perjanjian damai pada 2020 adalah komitmen Israel untuk tidak melakukan aneksasi.

Seorang sumber Pemerintah UEA memberikan pernyataan tegas kepada Axios: "Rencana-rencana ini, jika terlaksana, akan sangat merugikan hubungan UEA-Israel. Dan rencana-rencana ini akan merusak visi integrasi regional yang tersisa. Dalam banyak cara, pilihan yang dihadapi Israel saat ini adalah aneksasi atau integrasi."

Perbedaan pandangan ini muncul di saat yang sensitif. Marco Rubio dijadwalkan mengunjungi Yerusalem Timur untuk menghadiri acara kelompok pemukim di sebuah lokasi arkeologi yang secara politik sensitif. Sementara itu, Menteri Urusan Strategis Israel Ronald Dermer juga diperkirakan akan berkunjung ke Washington pekan depan untuk bertemu dengan kedua pihak, Rubio dan Witkoff.

Hingga berita ini diturunkan, Departemen Luar Negeri AS dan Gedung Putih memilih untuk tidak memberikan komentar apa pun terkait masalah yang menuai perdebatan ini. Aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat sendiri tetap menjadi isu utama yang memicu ketegangan dengan komunitas internasional dan Otoritas Palestina, serta dianggap sebagai penghalang besar dalam upaya perdamaian.(*)