TIMES JAKARTA, JAKARTA – Dalam beberapa tahun terakhir, imigrasi ilegal dari China ke Amerika Serikat telah mengalami lonjakan signifikan. Dulu jumlahnya relatif kecil, namun kini jumlah imigran china ilegal diduga telah mencapai puluhan ribu orang yang melintasi perbatasan selatan AS tanpa izin.

Fenomena ini muncul bersamaan dengan kesulitan ekonomi yang melanda China serta semakin ketatnya kebijakan visa yang diberlakukan oleh AS pasca pandemi COVID-19.

China mengonfirmasi kesediaannya untuk menerima kembali warganya yang dipulangkan dari AS, Senin (27/1/2025). Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif dan sanksi terhadap negara-negara yang menolak menerima migran tanpa dokumen yang dipulangkan dari AS.

Sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi masalah imigrasi ilegal, Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) telah mengirimkan lima penerbangan sewaan ke China yang membawa ratusan migran ilegal ke negara asal mereka.

Namun, meskipun sudah ada sejumlah penerbangan repatriasi, pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengungkapkan kekecewaan mereka atas sikap Beijing yang dianggap enggan bekerja sama dalam memfasilitasi repatriasi ini.

Salah satu kendala utama adalah penolakan China untuk mengeluarkan dokumen perjalanan yang diperlukan untuk mengembalikan warganya.

Menanggapi hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menjelaskan bahwa pihaknya siap menerima kembali warga negara China yang terverifikasi sebagai warga negara China dan berasal dari daratan utama, asalkan proses verifikasi dilakukan secara tepat.

“Kami telah melakukan kerja sama yang praktis dengan departemen imigrasi dan penegak hukum AS dan negara-negara lain, yang selama ini produktif,” ujar Mao Ning dalam sebuah jumpa pers di Beijing.

Sementara itu, Presiden Trump yang baru menjabat pada awal minggu lalu telah mendeklarasikan imigrasi ilegal sebagai isu darurat nasional.

Langkah ini mencakup pengerahan militer untuk mengamankan perbatasan, penerapan larangan permohonan suaka, serta pengurangan hak kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir di Amerika dari orangtua imigran ilegal.

Trump menilai kebijakan ini penting untuk menanggulangi lonjakan jumlah imigran ilegal, yang sebagian besar terjadi sejak pemerintahan Joe Biden mulai berkuasa, dengan banyak imigran memasuki AS baik secara ilegal maupun melalui jalur resmi yang disediakan oleh pemerintah AS.

Selain itu, Gedung Putih juga mengingatkan negara-negara yang selama ini menanggapi permintaan repatriasi dengan penolakan, seperti Kolombia. Negara tersebut sebelumnya menolak untuk menerima penerbangan pesawat militer yang membawa migran ilegal asal Kolombia, yang pada akhirnya diselesaikan setelah Kolombia setuju menerima warganya kembali.

Trump bahkan mempertimbangkan untuk memberlakukan tarif impor 25% terhadap barang-barang dari Kanada dan Meksiko, yang dianggap tidak cukup berupaya untuk menanggulangi arus imigrasi ilegal dan penyelundupan fentanil ke AS.

Salah satu faktor yang memicu meningkatnya jumlah warga China yang melintasi perbatasan AS adalah kesulitan ekonomi yang dialami negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Ketegangan perdagangan dengan AS dan pembatasan yang diberlakukan selama pandemi COVID-19 turut memperburuk kondisi ekonomi domestik, memotivasi beberapa individu untuk mencari peluang lebih baik di luar negeri.

Di sisi lain, visa AS semakin sulit diperoleh, mendorong banyak warga China untuk mencari cara alternatif untuk mencapai Amerika Serikat.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh pemerintah AS, pada 2023 saja, lebih dari 70.000 warga China terdeteksi melintasi perbatasan selatan AS tanpa izin.

Lonjakan signifikan ini menunjukkan adanya tren yang tidak hanya dipengaruhi oleh masalah ekonomi domestik China, tetapi juga dipengaruhi oleh ketidakpastian politik dan ekonomi yang ada di AS. Hal ini menunjukkan adanya dinamika yang kompleks dalam arus migrasi ilegal yang melibatkan negara-negara dengan ekonomi besar seperti China.

Sebagai respons terhadap permasalahan ini, pemerintah AS terus berupaya mencari solusi jangka panjang, termasuk dengan mendesak negara-negara asal migran untuk lebih proaktif dalam mengelola dan menerima kembali warganya yang terlibat dalam migrasi ilegal.

Pada saat yang sama, Beijing tetap mempertahankan kebijakan selektifnya terkait penerimaan kembali warga negaranya, dengan memastikan proses verifikasi yang ketat sebelum menerima mereka kembali.