TIMES JAKARTA, JAKARTA – v class="ds-markdown ds-markdown--block" style="--ds-md-zoom:1.143">

Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) mengumumkan telah melakukan efisiensi anggaran untuk tahun 2025 sebesar 20-40%. 

Langkah ini dilakukan sebagai respons atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025), Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memaparkan rincian penghematan anggaran yang telah dilakukan oleh kedua lembaga tersebut.

KPU RI Efisiensi Anggaran Hingga 27,5%

Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa KPU RI berhasil menghemat anggaran sebesar Rp843,2 miliar dari pagu awal sebesar Rp3,062 triliun. Dengan demikian, anggaran KPU RI untuk 2025 turun menjadi Rp2,219 triliun, atau setara dengan efisiensi sebesar 27,5%.

Adapun program yang menjadi sasaran efisiensi KPU RI adalah program dukungan manajemen dan program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi. Sementara itu, belanja operasional pegawai tidak termasuk dalam target efisiensi.

Bawaslu RI Hemat Anggaran Hingga 39,5%

Di sisi lain, Bawaslu RI melakukan efisiensi yang lebih besar, yakni sebesar 39,5%. Rahmat Bagja menyebutkan bahwa pagu anggaran Bawaslu RI awalnya sebesar Rp2,416 triliun. 

"Anggaran Bawaslu tahun anggaran ini Rp2.416.945.124.000. Kemudian, hasil efisiensi mendapatkan Rp955.000.000.000, sehingga pagu anggaran hasil efisiensi pada 2025 adalah Rp1.461.945.124.000," katanya.

Adapun belanja barang menjadi jenis belanja yang paling banyak diefisienkan, mencapai 61,2% dari total penghematan yang dilakukan.

Fokus Efisiensi pada Belanja Barang dan Program Pemilu

Kedua lembaga ini menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu kinerja utama mereka dalam menyelenggarakan pemilu dan mengawasi proses demokrasi. KPU RI memastikan bahwa program penyelenggaraan pemilu tetap menjadi prioritas, meskipun dengan anggaran yang lebih efisien.

Sementara itu, Bawaslu RI memfokuskan penghematan pada belanja barang, seperti pengadaan alat dan perlengkapan yang tidak mendesak. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan pemilu tetap berjalan optimal tanpa membebani APBN.

Dukungan Komisi II DPR RI

Komisi II DPR RI menyambut baik langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Anggota Komisi II DPR RI menilai bahwa penghematan anggaran ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan APBN di tengah tantangan ekonomi global.

DPR RI mendukung langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Hal ini menunjukkan komitmen kedua lembaga untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mengelola anggaran secara lebih efektif

Meskipun dilakukan penghematan, KPU dan Bawaslu memastikan bahwa kualitas penyelenggaraan pemilu dan pengawasan tidak akan terganggu. Kedua lembaga ini akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa proses demokrasi di Indonesia tetap berjalan lancar dan transparan.

Menurut Afifuddin, efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas kerja KPU RI. Pihaknya tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas dan diawasi dengan baik.(*)