TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk fokus menjaga stabilitas harga pangan. Langkah ini bertujuan menekan laju inflasi agar tidak melebihi angka 3,5 persen, mengingat keterjangkauan pangan menjadi kunci pengendalian inflasi.

"Kalau harga pangan terjangkau, inflasi akan turun," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Instruksi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Harga Beras di 214 Daerah, yang dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Bulog Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, serta seluruh jajaran pejabat daerah.

Tito menyampaikan capaian inflasi tahunan (Agustus 2024–Agustus 2025) sebesar 2,31 persen, dengan tren deflasi -0,08 persen dari Juli ke Agustus 2025. Untuk mempertahankan stabilitas, ia meminta kepala daerah mengintensifkan operasi pasar minimal dua minggu sekali melalui penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) oleh Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Program penyaluran beras SPHP periode Juli–Desember 2025 ditargetkan 1,3 juta ton, dengan harga berbeda per zona:

• Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB): Rp12.500/kg

• Zona 2 (Sumatera, NTT, Kalimantan): Rp13.100/kg

• Zona 3 (Maluku, Papua): Rp13.500/kg

Tito memprioritaskan penyaluran beras SPHP untuk masyarakat miskin, terutama di 214 daerah dengan harga beras masih tinggi. Ia mendorong Pemda berkoordinasi dengan Bulog menggunakan skema kontinjensi, pembayaran setelah beras terjual.

“Kalau bisa, beras SPHP ini ditujukan untuk rakyat miskin. Ini bisa menjadi pendingin bagi daerah yang masih panas karena demonstrasi kemarin,” ujarnya.

Meski harga beras turun di 58 kabupaten/kota pada minggu keempat Agustus, Tito mengingatkan kewaspadaan terhadap komoditas lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih yang harganya masih tinggi.