TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa setelah dilakukan peninjauan ulang, banyak daerah yang ternyata mampu membiayai Pemilihan Suara Ulang (PSU) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahkan, Provinsi Papua yang sebelumnya mengajukan anggaran dari APBN kini menyatakan sanggup membiayai PSU dengan APBD murni.

“Saya berusaha tidak dari APBN. Tadinya Papua mengajukan APBN, tapi tadi pagi saya rapat bahwa Papua sanggup untuk melalui APBD,” ujar Tito saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Menurut Tito, awalnya banyak daerah yang mengajukan permintaan anggaran dari APBN untuk PSU. Namun, setelah pemerintah pusat melakukan evaluasi, ditemukan bahwa sejumlah daerah memiliki alokasi anggaran yang kurang efisien, seperti perjalanan dinas hingga biaya konsumsi yang mencapai miliaran rupiah.

"Kan sama kita, kita korek daerah. Banyak daerah yang enggak efisien daerah itu. SPJ-nya. saya minta kurangin, untuk hal-hal yang enggak perlu, makan minum yang sampai miliar-miliaran untuk PSU," kata dia.

Tito menyebutkan, dari 24 daerah yang akan menggelar PSU, 10 di antaranya telah menyatakan sanggup menggunakan APBD. Sementara 14 daerah lainnya masih dalam proses evaluasi.

Dari jumlah tersebut, enam daerah sedang menghitung ulang kemampuan anggaran mereka agar dapat tetap menggunakan APBD tanpa bantuan APBN. Jika suatu kabupaten tidak mampu, maka APBD dari pemerintah provinsi akan menjadi sumber pendukung biaya PSU.

“Kalau dari 14 daerah yang menyatakan tidak mampu, ada sekitar enam yang sedang menghitung lagi. Jika tetap tidak sanggup, maka kita akan lihat dulu. Jika memang benar-benar tidak bisa, maka APBD provinsi yang akan mem-backup,” kata Tito. (*)