TIMES JAKARTA, JAKARTA – Gelombang demonstrasi menolak tunjangan DPR memanas di berbagai kota. Tragedi di Pejompongan Jakarta dan tindakan brutal aparat saat membubarkan demonstrasi memicu kritik keras akademisi terhadap kinerja kepolisian.

Sejumlah akademisi menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aparat membubarkan aksi demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis malam (28/8/2025).

Mereka menilai peristiwa tersebut bukan sekadar musibah, melainkan cermin retaknya nurani institusi kepolisian di tengah rakyat yang seharusnya dilindungi. 

Tragedi ini sekaligus menegaskan masih seringnya aparat mengabaikan prinsip dasar sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian serta Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang menekankan prinsip nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Tuntutan Perbaikan Rekrutmen dan SDM Polri

Ketua Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB), Fachrizal Afandi, menilai peristiwa ini menunjukkan perlunya reformasi besar di tubuh Polri. 

Menurutnya, proses rekrutmen anggota harus lebih selektif, dengan pemahaman bahwa polisi adalah sipil yang dipersenjatai dan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“Jika pembenahan tidak dilakukan sejak rekrutmen, kejadian serupa akan terus berulang. Kita sudah melihat kasus-kasus sebelumnya, seperti Tragedi Kanjuruhan,” kata Fachrizal.

Ia menambahkan, aparat seharusnya memiliki standar baku dalam menangani massa aksi. Namun yang kerap terjadi, perangkat seperti gas air mata dan kendaraan taktis digunakan secara brutal hingga menimbulkan korban jiwa.

Hal senada diungkapkan Aris Hardinanto, pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI). Ia menilai tindakan polisi yang mengendarai rantis dengan kecepatan tinggi di tengah kerumunan massa sangat tidak masuk akal.

“Alasan pelaku saat diperiksa Propam bahwa ia mengamankan diri dari amuk massa jelas tak logis. Rantis itu dilengkapi body plate full armor dan kaca setebal NIJ level 3. Dengan perlindungan seperti itu, mustahil ia merasa terancam,” ujarnya.

Menurut Aris, kejadian ini menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap prosedur kepolisian dalam menghadapi aksi massa agar tidak lagi jatuh korban.

Aris menekankan perlunya Polri melakukan pembenahan di berbagai bidang.

“Penanganan demonstrasi yang tidak brutal, pemahaman HAM, hingga sikap aparat di ruang publik harus dibenahi. Institusi harus bertanggung jawab penuh atas tragedi ini,” tegasnya.

Gelombang Demonstrasi Nasional

Sebagai catatan, tragedi meninggalnya Affan terjadi di tengah gelombang demonstrasi besar yang berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia. 

Ribuan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil turun ke jalan menolak tunjangan besar anggota DPR yang dianggap tidak masuk akal, sekaligus menyuarakan kekecewaan atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat.

Selain menuntut transparansi anggaran, massa juga mendesak pemerintah melakukan perbaikan signifikan di sektor ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja dan pengendalian harga kebutuhan pokok.

Di sejumlah daerah, aksi berujung ricuh. Di Makassar dan Solo, massa membakar gedung DPRD. Di Makassar, peristiwa kebakaran gedung DPRD menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan beberapa lainnya luka parah. Sementara di Bandung, rumah milik salah satu anggota MPR RI turut dibakar massa.

Kerusuhan juga terjadi di Surabaya dan Malang, di mana massa membakar pos polisi serta beberapa sepeda motor. Hingga Sabtu (30/8/2025) dini hari, gelombang demonstrasi masih berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat.

Tragedi yang merenggut nyawa Affan pun menjadi pemicu semakin besarnya kemarahan publik terhadap aparat keamanan. Gelombang protes di berbagai kota diprediksi masih akan berlanjut hingga pekan depan. (*)