TIMES JAKARTA, JAKARTA – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti secara resmi menandai dimulainya aktivitas Perdagangan Bursa Berjangka Komoditi Indonesia (PBK) tahun 2026. Peresmian tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, pada Jumat (2/1/2025).

Dalam sambutannya, Roro menyampaikan harapan agar kinerja perdagangan berjangka sepanjang 2026 dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi penguatan sektor terkait di Tanah Air.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memaksimalkan fungsi dan nilai strategis perdagangan berjangka komoditi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pernyataan tersebut sejalan dengan catatan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang merekam capaian positif PBK sepanjang tahun sebelumnya, termasuk pengembangan berbagai instrumen dan produk transaksi.

Berdasarkan data Bappebti, total nilai nominal transaksi PBK sepanjang 2025 mencapai Rp48.867 triliun, meningkat signifikan sebesar 49,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun dari sisi aktivitas perdagangan, volume transaksi tercatat sebanyak 14,56 juta lot, atau tumbuh sekitar 12 persen secara tahunan.

“Tadi juga sudah disampaikan beberapa progres dari sektor ini dan kami yakin bahwa kontribusinya juga sangat dinantikan, dan juga kelihatan bahwa ini berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional kita,” ujar Roro.

Secara khusus, Wamendag menyoroti lemak dan minyak nabati termasuk minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang masih menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia pada tahun lalu dengan nilai 28,37 miliar dolar AS.

Ia pun meminta para pemangku kepentingan di industri perdagangan berjangka komoditi untuk terus mendorong transaksi melalui bursa berjangka.

“Serta mengoptimalkan tata niaga dan ekosistem yang ada, utamanya melalui mekanisme pembentukan harga serta harga acuan yang menjadi salah satu manfaat dan peran dari perdagangan berjangka komoditi itu sendiri,” katanya.

Roro juga berharap agar komoditas unggulan yang belum diperdagangkan di bursa berjangka untuk dapat diperdagangkan demi mendapat manfaat pembentukan harga, harga acuan serta manfaat lindung nilai atau pun hedging.

“Dengan optimalnya manfaat dari PBK tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara serta mampu menjaga surplus neraca perdagangan Indonesia,” ujar dia.

Selain itu, Wamendag turut mengapresiasi seluruh upaya literasi dan edukasi yang telah diselenggarakan pemangku kepentingan PBK, pun proses peralihan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto dan serta derivatif keuangan di pasar modal dan instrumen di pasar uang dan pasar valuta asing.

“Ke depan, literasi dan edukasi ini perlu dijaga konsistensinya serta ditingkatkan intensitasnya untuk menjamin perlindungan masyarakat sebagai konsumen yang bermuara pada meningkatnya kepercayaan masyarakat itu sendiri. Jadi sosialisasi itu merupakan kunci dan fondasi dari semuanya,” kata Roro. (*)