TIMES JAKARTA, PADANG – Prestasi Sumatera Barat kembali menjadi sorotan. Dalam laporan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025, Ranah Minang menempati peringkat kedua destinasi wisata halal terbaik nasional. Sebuah capaian yang patut diapresiasi, sekaligus menegaskan bahwa Sumatera Barat bukan sekadar kaya lanskap alam dan kuliner legendaris, tetapi juga memiliki fondasi nilai yang sejalan dengan geliat wisata ramah Muslim dunia. 

Namun, dalam dinamika persaingan global, peringkat kedua bukanlah garis akhir. Ia justru menyerupai peluit awal tanda bahwa perlombaan sesungguhnya baru dimulai.

Tren wisata halal kini bukan lagi ceruk kecil dalam industri pariwisata global. Ia telah menjelma menjadi arus utama ekonomi dunia, menggerakkan investasi, membuka lapangan kerja, dan memperluas pasar UMKM. 

Dalam konteks inilah Sumatera Barat berada pada persimpangan penting: apakah cukup puas menjadi etalase budaya dan religiusitas, atau berani melompat menjadi pemain utama yang menentukan arah?

Wisata halal sejatinya bukan soal tempelan label atau slogan promosi. Ia adalah ekosistem nilai yang hidup tercermin dalam cara pelayanan diberikan, infrastruktur dibangun, masyarakat menyambut tamu, hingga bagaimana identitas lokal dirawat tanpa kehilangan daya saing global. 

IMTI 2025 mencatat satu kekuatan utama Sumbar: komunikasi. Branding, narasi promosi, dan komitmen kebijakan daerah dinilai sangat kuat. Budaya Minangkabau yang berpijak pada filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah menjadi modal simbolik yang tak dimiliki semua daerah.

Namun, keunggulan narasi ini berhadapan dengan realitas yang lebih keras: aksesibilitas. Jalan cerita wisata Sumbar kerap terhenti pada konektivitas yang belum merata. Transportasi publik menuju destinasi unggulan masih terbatas, jalur kereta belum terintegrasi optimal, dan konektivitas laut belum sepenuhnya ramah wisatawan. 

Dalam dunia pariwisata modern, kemudahan bergerak adalah bahasa universal. Tanpa akses yang efisien, pesona destinasi berisiko tinggal sebagai cerita indah tanpa kunjungan nyata.

Tantangan ini semakin kompleks ketika Sumatera Barat harus berhadapan dengan keterbatasan fiskal. Pengetatan anggaran daerah, menurunnya dana transfer pusat, serta prioritas belanja lintas sektor membuat ruang pembangunan infrastruktur semakin sempit. 

Kabupaten dan kota menghadapi keterbatasan serupa. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan konvensional jelas tidak lagi memadai. Sumbar dituntut berpikir lebih lentur, kreatif, dan kolaboratif—mengubah keterbatasan menjadi alasan untuk berinovasi.

Justru di titik inilah arah kebijakan menentukan masa depan. Aksesibilitas tidak selalu identik dengan proyek mahal. Ia bisa dibangun melalui kemitraan strategis, pengelolaan transportasi lokal berbasis digital, serta penataan fasilitas dasar yang berorientasi pada kenyamanan wisatawan Muslim. Mushala yang bersih, toilet layak, penunjuk arah kiblat, dan penanda halal yang jelas sering kali lebih bermakna daripada infrastruktur megah yang sulit dijangkau.

Di sisi lain, percepatan sertifikasi halal menjadi keniscayaan. Kuliner Minang memang identik dengan halal, tetapi dalam peta wisata global, identitas perlu ditegaskan melalui kepastian formal. 

Sertifikasi bukan sekadar administrasi; ia adalah bahasa kepercayaan. Ketika wisatawan merasa aman dan yakin, loyalitas pun tumbuh. Dalam jangka panjang, kepercayaan itulah yang menggerakkan arus kunjungan berulang.

Wisata halal juga tidak dapat bergerak sendiri-sendiri. Ia membutuhkan orkestrasi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, tokoh adat, dan tokoh agama menjadi prasyarat agar pembangunan tidak berjalan parsial. 

Tanpa kesatuan visi, potensi besar justru terfragmentasi dalam ego sektoral. Di sinilah pentingnya ruang bersama untuk menyelaraskan kebijakan, merumuskan arah, dan menjaga konsistensi pembangunan antarwilayah.

Ketika anggaran fisik terbatas, digitalisasi menjadi senjata paling rasional. Informasi adalah infrastruktur baru. Platform digital terpadu yang memuat peta kuliner halal, rute wisata, lokasi masjid, hingga agenda budaya mampu menutup celah keterbatasan fisik. Dunia hari ini bergerak dengan algoritma; destinasi yang tak hadir di ruang digital perlahan akan menghilang dari radar wisatawan global.

Lebih dari itu, Sumatera Barat perlu menjual pengalaman, bukan sekadar pemandangan. Wisata halal global telah bergeser menuju pencarian makna. Ranah Minang memiliki kekayaan narasi yang luar biasa: surau dan pesantren, jejak ulama besar, seni tradisi, hingga kuliner warisan. Ketika semua itu dirangkai menjadi pengalaman spiritual dan kultural yang otentik, Sumbar tidak hanya menawarkan kunjungan, tetapi perjalanan batin.

Wisata halal adalah mesin ekonomi rakyat. Ia menghidupkan UMKM, memperluas pasar pengrajin, menggerakkan transportasi lokal, dan memperkuat ekonomi syariah yang inklusif. Setiap wisatawan yang datang bukan hanya membawa devisa, tetapi juga harapan bagi kesejahteraan masyarakat di akar rumput.

Peringkat kedua IMTI 2025 bukan sekadar prestasi, melainkan amanah. Modal budaya, religiusitas masyarakat, dan komitmen kebijakan sudah tersedia. Yang dibutuhkan kini adalah keberanian melangkah lebih jauh dengan strategi yang konsisten dan kolaboratif. 

Ketika dunia melirik wisata halal, pertanyaannya bukan lagi apakah Sumatera Barat mampu, melainkan kapan Sumbar tampil sebagai pemain utama. Dan jawabannya, sesungguhnya, bisa dimulai hari ini.

***

*) Oleh : Dr. Eka Mariyanti, Direktur Industri Produk Halal KDEKS Sumbar dan Kaprodi S1 Pariwisata Universitas Dharma Andalas.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.