TIMES JAKARTA, JAKARTA – Ada satu paradoks yang kerap berulang dalam kehidupan publik kita: masyarakat begitu lantang mengecam preman di jalanan, tetapi kerap terdiam atau bahkan gemetar ketika berhadapan dengan perampok negara yang bersembunyi di balik dasi, jabatan, dan seragam. Golok dianggap lebih menakutkan daripada pena kebijakan, padahal luka yang ditimbulkan oleh yang terakhir justru lebih dalam, sistemik, dan panjang umurnya.

Tulisan tokoh Surabaya, Kusnan, tentang premanisme Yasin yang dimuat di sejumlah media nasional, memantik percakapan publik yang luas. Ia menyebut “ormas kesukuan” dan “ormas kedaerahan”, tanpa menyebut nama secara eksplisit.

 Namun publik, dengan naluri tafsirnya sendiri, segera menarik benang merah. Apalagi tulisan itu menyebut sosok bernama Yasin dan mengaitkannya dengan dugaan aksi premanisme terhadap seorang nenek, Elina Wijayanti (80), dalam sengketa jual beli rumah. 

Kasus ini meledak secara nasional, mengguncang Surabaya, dan menghadirkan negara secara simbolik melalui kehadiran Wakil Wali Kota Armuji. Jalanan bersuara, arek-arek Suroboyo turun, dan kantor Ormas MADAS di Wonokromo menjadi pusat luapan emosi publik.

Peristiwa serupa juga pernah terjadi di Malang, ketika muncul persitegangan viral antara Mohammad Imam Muslimin (Yai Mim) dan Nurul Sahara. Nama MADAS kembali disebut, meski kemudian dibantah oleh pengurus setempat. Ketua MADAS Sedarah, Taufik, menegaskan bahwa organisasinya tidak terlibat dalam kasus nenek Elina. 

Bahkan ia menyebut, M Yasin baru bergabung sebagai anggota pada Oktober 2025, jauh setelah peristiwa tersebut terjadi. Penggusuran rumah, menurutnya, dilakukan oleh pihak pembeli bernama Samuel, bukan oleh organisasi.

Namun di era pasca-kebenaran, bantahan sering kali kalah cepat dari kemarahan. Media sosial bekerja dengan logika sendiri: simplifikasi, generalisasi, dan pelabelan. Seperti kata Steve Tesich, kebenaran tidak lagi berdiri di atas fakta, melainkan ditentukan oleh opini yang paling keras dan paling sering diulang. Akibatnya, Ormas MADAS dan bahkan suku Madura menjadi sasaran caci maki kolektif sebuah hukuman sosial yang kerap lahir tanpa proses peradilan nalar.

Padahal, tidak sedikit tokoh dan organisasi Madura yang secara terbuka menolak premanisme. Ketua IKAMA H. Moch Rawi, Sholeh Abdi Jaya, ALMA, Ketua MADAS NU Jusuf Rizal, IKAMRA, hingga berbagai elemen lain, telah menyatakan sikap tegas: premanisme bukan identitas suku, bukan pula watak budaya. Ia adalah penyimpangan individu, bukan wajah kolektif.

Menariknya, Indikator Politik Indonesia pada Mei 2025 merilis survei bahwa 67 persen publik puas terhadap kinerja kepolisian dalam memberantas premanisme. Angka ini menunjukkan dua hal sekaligus: premanisme memang problem serius, dan negara dianggap hadir. Namun kepuasan ini patut diuji lebih jauh, apakah pemberantasan itu menyentuh akar, atau hanya memangkas ranting yang tumbuh kembali?

Premanisme sendiri bukan istilah hukum formal. Ia lahir dari kata Belanda vrijman, orang bebas, yang kemudian bermetamorfosis menjadi simbol kekerasan, pemerasan, dan hukum rimba sejak dekade 1970-an. Dalam praktiknya, premanisme sering dipahami sebagai mafia skala lokal bandit kecil yang bermain di lorong-lorong sempit kekuasaan.

Masalahnya, jika premanisme lokal disebut bandit kecil, lalu bagaimana kita menyebut mafia berskala nasional? Mereka yang menggerogoti anggaran, mengatur kebijakan untuk kepentingan segelintir elite, dan menjarah negara dengan tangan bersih serta senyum rapi. 

Mahfud MD pernah menyebut dengan getir: negara ini didikte oleh bandit. Pernyataan itu bukan retorika kosong, melainkan potret buram relasi kuasa antara negara dan kepentingan gelap.

Ekonom Didik J. Rachbini, mengutip teori Mancur Olson, menyebut Indonesia tengah bergerak di antara fase roving bandits dan stationary bandits. Bandit pengelana dan bandit menetap yang hari ini bisa kita temukan dalam wujud preman berdasi, preman berseragam, bahkan preman bersorban. Mereka tidak memalak di jalan, tetapi di meja rapat. Tidak mengancam dengan golok, melainkan dengan regulasi.

Dalam situasi seperti ini, pemberantasan premanisme tak bisa berhenti di hilir. Menangkap pelaku pemalakan pasar tanpa menyentuh mafia anggaran adalah seperti mengepel lantai dengan sapu kotor. Preman jalanan akan terus tumbuh selama preman struktural diberi ruang hidup.

Jangan sampai suatu hari, preman lokal tertawa di warung kopi sambil berkata sinis: “Yang memberantas kita, tahu sendiri siapa mereka.” Kalimat itu akan menjadi ironi paling pahit dari negara yang kehilangan keberanian moralnya.

Jika kita sungguh ingin memberantas premanisme, maka ketakutan kita harus diarahkan ulang. Bukan lagi pada golok di pinggang, melainkan pada dasi yang mengikat kebijakan. Karena sejarah menunjukkan, negara runtuh bukan oleh teriakan preman kecil, melainkan oleh senyapnya perampok besar yang dibiarkan bekerja terlalu lama. (*)

***

*) Oleh : Firman Syah Ali, Aktivis 98, Wasekjen PB IKA PMII, Pengurus Pusat Majelis Alumni IPNU dan Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan (ADP).

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.