TIMES JAKARTA, JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkuat komitmen Indonesia dalam pembangunan ekonomi biru dengan meluncurkan dua dokumen strategis: Blue Food Assessment (BFA) Indonesia dan Indonesia Blue Economy Index (IBEI).

Dokumen BFA memetakan kondisi aktual dan strategis pangan akuatik guna mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Sementara itu, IBEI berfungsi sebagai instrumen komprehensif untuk mengukur kemajuan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Dukungan Data untuk Pembangunan Berkelanjutan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan pentingnya kedua dokumen ini sebagai landasan kebijakan berbasis data.

“Lautan Indonesia bukan hanya masa depan bangsa, tetapi masa depan dunia. Melalui peluncuran dua dokumen strategis ini, kita membangun fondasi perencanaan yang kuat, berbasis data, dan berpihak pada keberlanjutan,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Kedua dokumen ini diharapkan menjadi landasan transformasi ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan.

Kolaborasi Internasional dalam Penyusunan Dokumen

Dokumen BFA disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Uni Eropa, ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia), Stanford University, dan Microsave Consulting.

Sementara itu, IBEI dikembangkan bersama Uni Eropa sebagai mitra utama untuk menilai capaian pembangunan ekonomi biru secara berkelanjutan dan inklusif.

Stéphane Mechati, Kuasa Usaha Ad Interim Uni Eropa untuk Indonesia, menyatakan kebanggaannya atas dukungan ini.

“Alat pengukuran berbasis data ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat perancangan kebijakan berbasis bukti dengan tujuan melindungi keanekaragaman hayati laut, mendorong mata pencaharian masyarakat pesisir, dan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi,” jelasnya.

Fokus Ekonomi Biru: Efisiensi, Nilai Tambah, dan Kelestarian Lingkungan

Kepala Bappenas menekankan bahwa Indonesia sebagai produsen pangan biru terkemuka dunia harus memprioritaskan:

• Sistem produksi yang efisien

• Peningkatan nilai tambah

• Pemenuhan gizi protein berimbang

• Tata kelola kelautan berkelanjutan

“Kita ingin memastikan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjaga ekosistem dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat pesisir. Inilah inti dari transformasi ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Menteri PPN. (*)