TIMES JAKARTA, JAKARTA – Amerika Serikat tetap mengakui bahwa Duta Besar Myanmar untuk PBB di New York adalah U Kyaw Moe Tun meski junta militer menyatakan telah memecatnya dengan tuduhan mengkhianati negara.

Melalui juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, seperti dilansir Reuters, bahwa pemahaman Amerika Serikat adalah, bahwa U Kyaw Moe Tun tetap di posisinya sebagai Dubes Myanmar untuk PBB di New York, meskipun ada upaya oleh junta militer untuk melantik wakilnya.

Televisi pemerintah Myanmar, hari Sabtu lalu mengumumkan, bahwa U Kyaw Moe Tun telah dipecat oleh junta militer karena mengkhianati negara, sehari setelah dia mendesak negara-negara untuk menggunakan "segala cara yang diperlukan" untuk membalikkan kudeta 1 Februari 2021 yang menggulingkan pemimpin terpilih negara itu Aung San Suu Kyi.

Myanmar dalam situasi kacau setelah militer mengambilalih kekuasaan lewat kudeta pada 1 Februari 2021 lalu serta melakukan penahanan terhadap ratusan tokoh politik termasuk pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar, U Win Myint dan lainnya.

Gelombang unjuk rasa meledak selama sebulan lebih dan sulit diredam sejak kudeta itu berlangsung. Hampir setiap hari rakyat Myanmar menuntut dikembalikannya pemerintahan hasil Pemilu yang demokratis meskipun sedikitnya 21 orang telah terbunuh oleh peluru-peluru tajam militer dan polisi.

Dunia juga telah mengutuk tindakan junta militer menggunakan kekerasan terhadap pengunjukrasa damai itu. Sanksi dunia juga telah bertebaran terhadap rezim militer terutama tokoh-tokoh militer yang berada di balik kudeta itu seperti Jendral Min Aung Hlaing.

Para Menlu ASEAN yang mengadakan pertemuan virtual, Selasa (2/3/2021) pun akhirnya bersikap, menyerukan agar militer Myanmar membebaskan Aung San Suu Kyi serta menyarankan diadakannya dialog.

Amerika Serikat yang sejak awal kudeta telah bersikap tidak menyetujui kudeta itu, kinipun tetap mengakui U Kyaw Moe Tun sebagai Duta Besar Myanmar untuk PBB di New York, meski junta militer memecatnya setelah pidato permohonan kepada dunia untuk segala cara mengembalikan ke pemerintahan yang demokratis. (*)