TIMES JAKARTA, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan bahwa pembangunan IKN terus berjalan tanpa keraguan dalam upaya mewujudkan target sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan bahwa pembangunan Nusantara telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi mundur.

“Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah kini diarahkan sepenuhnya untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai dengan arahan Presiden,” ujar Basuki di Jakarta, Kamis (30/10/2025), melansir Antara.

Basuki menambahkan, semangat dan arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi pegangan utama seluruh jajaran Otorita IKN dalam menuntaskan amanah pembangunan. Ia menegaskan bahwa seluruh tim bekerja dengan penuh keyakinan dan optimisme, memastikan setiap rencana berjalan konsisten, transparan, serta berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.

“Yang kita bangun bukan sekadar kota baru, tapi masa depan Indonesia. Dan masa depan itu kini sedang kita wujudkan bersama,” tegasnya.

Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan IKN menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden dalam melanjutkan pembangunan sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Kedua regulasi ini menjadi dasar arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Peraturan yang ditetapkan pada 30 Juni 2025 menargetkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, dengan dukungan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Pemerintah menegaskan dukungan anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN pada periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun. Namun, Basuki menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya mengandalkan dana APBN, melainkan juga investasi dari sektor swasta dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Hingga saat ini, Otorita IKN telah menerima komitmen investasi sebesar Rp225,02 triliun, terdiri dari Rp66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp158,72 triliun melalui skema KPBU. Investasi tersebut mencakup pembangunan infrastruktur utama seperti jalan, terowongan multiutilitas (multi-utility tunnel), serta hunian pegawai dan masyarakat di kawasan IKN.

Selain fokus pada infrastruktur, pembangunan IKN juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kapasitas sumber daya manusia di wilayah Nusantara dan sekitarnya.

Otorita IKN mencatat, hingga saat ini telah diselenggarakan lebih dari 879 pelatihan bagi masyarakat setempat, yang bertujuan meningkatkan daya saing, keterampilan, dan taraf hidup warga. (*)