TIMES JAKARTA, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) menemukan berbagai masalah dalam prosedur pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) untuk Pemilu 2024.

Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD) dengan metode pengawasan melekat dan uji petik, mendatangi 23.415.664 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 386.404 TPS.

Salah satu temuan utama adalah adanya 9.794 KK yang belum dicoklit tetapi sudah ditempeli stiker. Kejadian ini ditemukan di 27 provinsi, dengan jumlah terbanyak di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung.

Selain itu, ada 17.050 KK yang sudah dicoklit tetapi tidak ditempeli stiker, dengan jumlah terbanyak di Sumatera Utara, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu.

Bawaslu juga menemukan bahwa 811 Pantarlih masih terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai politik, dan 429 Pantarlih tidak melakukan Coklit secara langsung. Selain itu, 156 Pantarlih tidak dapat menunjukkan SK pada saat melakukan Coklit, dan 74 Pantarlih melimpahkan tugasnya kepada orang lain.

Masalah-masalah ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian prosedur dalam pelaksanaan Coklit. 

"Bawaslu telah memberikan saran perbaikan kepada KPU dan terus melakukan koordinasi untuk memastikan proses Coklit berjalan dengan baik dan menghasilkan data pemilih yang akurat," jelas Lolly Suhenti, anggota Bawaslu.

Pengawasan yang ketat sangat penting untuk memastikan transparansi dan integritas dalam proses Pemilu. Dengan demikian, diharapkan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lebih baik dan menghasilkan data pemilih yang valid. (*)