TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pemerintah dan DPR RI hingga saat ini belum menyepakati besaran biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) Tahun 2023. Pemerintah mengusulkan BIPIH kisaran Rp69 juta, sementara DPR RI mengusulkan kisaran Rp50 juta hingga Rp55 juta. Menanggapi usulan tersebut Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi mengungkapkan BIPIH jangan sampai memberatkan masyarakat. 

“Akan tetapi, niat suci itu terhalang dengan biaya yang sangat mahal. Sebenarnya ini harus dipikirkan Pemerintah, tanpa harus memberatkan masyarakat,” kata Kahfi kepada wartawan, Selasa (7/2)

Menurutnya kemampuan ekonomi kebanyakan anggota jamaah haji Indonesia yang datang dari berbagai latar belakang profesi itu belum mencukupi apabila pemerintah memutuskan kenaikan BPIH sebesar Rp69 juta. 

“Kita tahu 'kan kebanyakan yang naik haji dari para petani, nelayan, pedagang kecil, dan buruh yang mempunyai keinginan melaksanakan kewajiban umat Islam,” Politikus PAN ini.

Menurutnya, nominal biaya haji harus dapat ditekan oleh Pemerintah tanpa mengurangi pelayanan terbaik kepada jamaah haji.

“Tugas Pemerintah 'kan sebenarnya seperti itu membuat kebijakan yang memudahkan masyarakat dan pelayanan yang baik,” bebernya.

Rencananya pada 14 februari nanti Komisi VIII bersama dengan Pemerintah akan menetapkan BIPIH. Menurut Kahfi saat ini masih dalam tahap  pengkajian, namun usulan kisaran BIPIH 2023 tersebut harus realistis dan memenuhi harapan calon jamaah haji.

“Belum, masih dikaji. Tanggal 14 Februari kita (komisi) tetapkan,” tuturnya.

Januari lalu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mewacanakan kenaikan biaya haji 2023 reguler dari Rp39,8 juta menjadi Rp69,1 juta. Kontroversi mencuat, setelah otoritas penyelenggara haji kerajaan Arab Saudi, justru mengumumkan penurunan biaya komponen haji pascapandemi.

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji tahun mencapai Rp93 juta. Jamaah haji reguler menanggung 70 persen atau sekitar Rp69 juta, sisanya 30 persen disubsidi pemerintah dari tabungan setoran haji.

Biaya perjalanan haji reguler menjadi ranah pemerintah, dan ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Presiden, setelah mendapatkan persetujuan DPR RI, dalam hal ini Komisi VIII DPR-RI. Merujuk tahun-tahun sebelumnya, Kepres diteken Presiden, tiga bulan sebelum pemberangkatan

Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM Abu Rokhmad menegaskan usulan biaya haji 69 juta baru sebatas usulan untuk dibahas dan dikaji.

Rokhmad justru mengharapkan usulan dari masyarakat maupun kritik dan saran untuk menetapkan biaya yang ideal untuk haji tahun ini. Ia menggarisbawahi, pertimbangannya adalah tak menggerus nilai manfaat, tapi juga tak memberatkan jemaah.

"Tergantung DPR ya. Kalau beliaunya cepat, ini sudah masuk bulan Rajab. Berarti kita berharap ya kita berharap jangan mepet seperti tahun kemarin. Kita berharap tidak bertele-tele dan cepat segera diputuskan supaya masyarakat punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri," ungkap Rokhmad di Jakarta, Rabu (25/1)

Kendati demikian, sambil menunggu keputusan, Rokhmad mengimbau kepada calon jemaah untuk tetap mempersiapkan diri menghadapi potensi kenaikan biaya haji.

"Harus mulai disiapkanlah dengan sebaik-baiknya. Dan pemerintah berharap jemaah punya istitha'ah (kemampuan), punya kesanggupan untuk misalnya melunasi biaya berapa biaya haji yang nanti akan disepakati bersama antara pemerintah dengan Komisi VIII yang akan datang," tandasnya.

Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan kenaikan biaya haji tahun ini dari semula Rp 39 juta di tahun 2022, menjadi Rp 69,1 juta. Kenaikan biaya disebabkan oleh pengurangan nilai manfaat bagi jemaah. Hingga saat ini, polemik biaya haji terus menjadi diskursus publik. (*)