TIMES JAKARTA, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, 98 persen atau 11.038.892 jiwa penduduk DKI Jakarta telah dilindungi BPJS Kesehatan.

Kata dia, hal ini melebihi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanal (RPJMN) tahun 2024. DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi se-Indonesia yang sudah mencapai target nasional 2024.

"Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jabodetabek Bona Evita menyampaikan langsung apresiasi atas pencapaian ini ke Balai Kota," kata Anies, Rabu (21/4/2021).

Mantan Mendikbud RI itu melanjutkan, Pencapaian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Universal Health Coverage (UHC) di wilayah Provinsi DKI Jakarta tentu tidak terlepas dari kolaborasi dari berbagai OPD Pemprov DKI.

"Sejak tahun 2018, kita telah memasukkan pelaksanaan JKN sebagai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta," lanjutnya.

Gubernur Anies pun memberikan apresiasi untuk kerja keras Dinas Kesehatan dalam pengelolaan data Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi memastikan pekerja di wilayah DKI Jakarta sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

Juga Dinas Sosial dalam pengelolaan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memastikan setiap peserta yang terdaftar mempunyai NIK yang valid, serta peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam menyebarluaskan informasi tentang Program JKN-KIS.

Anies melanjutkan, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kesehatan, dengan terjaminnya kesehatan maka produktivitas penduduk DKI Jakarta akan meningkat.

Integrasi jaminan kesehatan penduduk DKI Jakarta melalui program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, merupakan langkah strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan tidak ada hambatan akses terhadap fasilitas kesehatan bagi penduduk yang membutuhkannya.

"Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran, baik di Pemprov DKI maupun BPJS Kesehatan yang sudah bekerja keras untuk memastikan semua warga Jakarta terlindungi dengan JKN," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (*)