TIMES JAKARTA, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa ide penundaan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 berasal darinya. Hal tersebut disampaikannya saat jumpa pers di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).

"Tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya," ungkap Bahlil.

Pernyataan Bahlil tersebut sekaligus membantah tudingan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya menyebut Presiden Joko Widodo meminta perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode.

"Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya," ucap Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa gagasan tersebut muncul saat Indonesia masih berjuang memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19. Ia mengaku menerima masukan dari berbagai kalangan, termasuk investor, untuk mempertimbangkan penundaan Pilpres.

"Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta tiga periode," jelasnya.

Ia pun mempertanyakan pihak-pihak yang menyebarkan isu bahwa Jokowi lah yang menginginkan perpanjangan masa jabatan.

Joko Widodo sebelumnya telah membantah isu bahwa dirinya meminta perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode. Dalam pernyataan di Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024), Jokowi menegaskan tidak pernah menyampaikan permintaan semacam itu kepada siapa pun.

"Ini saya ulangi lagi, tidak pernah yang namanya saya meminta perpanjangan tiga periode kepada siapa pun," ujar Jokowi.

Ia bahkan meminta agar pihak-pihak yang menyebarkan isu tersebut mengklarifikasi ke Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, atau Puan Maharani. "Tanyakan saja ke Bu Mega, Mbak Puan, kapan, di mana, siapa yang saya utus. Nggak pernah ada," tambahnya.

Jokowi meminta agar isu tersebut tidak dipolitisasi lebih jauh. "Jangan mem-framing jahat seperti itu, nggak baik," tegasnya.

Di sisi lain, Hasto Kristiyanto kini menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam sprindik bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024  tanggal 23 Desember 2024.

Melalui media sosial pribadinya, Hasto sempat menyinggung soal pihak yang meminta perpanjangan masa jabatan tiga periode kepada Megawati. Pernyataannya memicu respons berbagai pihak, termasuk dari Bahlil Lahadalia. (*)