TIMES JAKARTA, JAKARTA – Akhir-akhir ini, muncul wacana mengenai pemberian libur satu bulan bagi siswa pada Ramadan tahun ini. Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, menyatakan bahwa pihaknya sedang membahas hal ini untuk sekolah-sekolah di luar madrasah dan pesantren.

"Tetapi sekolah-sekolah yang lain juga masih sedang kita wacanakan, tetapi ya nanti tunggulah penyampaian-penyampaian. Yang jelas bahwa libur atau tidak libur, sama-sama kita berharap berkualitas ibadahnya," katanya dalam keterangan persnya yang diterima TIMES Indonesia, Kamis (2/1/2024).

Usulan ini kemudian mendapat tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya dari Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Ia mengatakan bahwa aturan tersebut perlu dirancang secara mendalam terlebih dahulu. Ia juga meminta Kementerian Agama untuk menganalisis dampak positif dan negatif yang mungkin timbul.

"Wacana meliburkan anak sekolah selama satu bulan saat bulan puasa memiliki potensi dampak positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan secara matang," ujarnya.

Mempertimbangkan Siswa Nonis

Jika siswa diberi libur selama sebulan di bulan Ramadan, mereka dapat memperdalam pemahaman agama dan kegiatan sosial. Namun, Hetifah mengingatkan perlunya penyesuaian dengan kalender pendidikan yang ada.

Selain itu, Ia juga mengimbau Kemenag untuk memperhatikan siswa non-Muslim. Hetifah berpendapat bahwa meskipun libur sebulan mungkin bermanfaat bagi siswa Muslim, siswa non-Muslim tidak akan merasakan manfaat langsung dari kebijakan tersebut.

"Namun, siswa nonmuslim mungkin tidak merasakan manfaat langsung, sehingga perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap mereka, agar inklusifitas dan kesetaraan dalam sistem pendidikan tetap terjaga. Bagi siswa nonmuslim, libur penuh selama Ramadan bisa menjadi waktu kosong yang tidak produktif, terutama jika mereka tidak memiliki kegiatan alternatif yang dirancang khusus," jelasnya.

Ia mengusulkan agar disiapkan program khusus untuk siswa non-Muslim jika kebijakan ini diterapkan, seperti menyelenggarakan kegiatan tambahan di bidang seni dan olahraga.

"Misalnya, program pendidikan tambahan, kegiatan seni, atau olahraga yang tetap berjalan untuk mereka yang tidak menjalankan puasa. Dengan begitu, waktu mereka tetap dimanfaatkan dengan baik, tanpa harus mengganggu kebijakan libur untuk siswa muslim," ucapnya.

Perlu disesuaikan dengan kurikulum yang ada

Tanggapan lain datang dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis, terkait wacana libur sekolah selama satu bulan di bulan Ramadan. Ia menekankan perlunya penyesuaian dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah.

"Tapi kalau untuk umum saya pikir perlu menyesuaikan dengan kurikulum, ya kurikulumnya, di samping juga yang kedua tidak semuanya muslim. Tapi menurut saya itu tergantung kajian mana yang lebih bermanfaat tetapi bukan liburnya, tetapi soal produktivitasnya," katanya.

Cholil mengusulkan agar siswa tetap melanjutkan pembelajaran di sekolah selama Ramadan. Ia berpendapat bahwa bulan Ramadan justru menjadi kesempatan bagi para guru untuk memperkuat pendidikan karakter dan spiritual siswa.

"Alangkah baiknya Ramadan tetap di dalam sekolah, tetapi kurikulum sekolah itu atau pengajarannya di sekolah itu lebih diperbanyak pendidikan karakter, penguatan spiritualnya. Nah sekarang kan banyak agama hanya pengajarannya, bukan pendidikannya," imbuhnya.

Disamping itu, Cholil juga menyatakan bahwa belajar sambil berpuasa penting untuk membentuk kebiasaan siswa. Dengan demikian, kebijakan ini tidak boleh sampai mengurangi produktivitas belajar siswa.

"Karena sebenarnya orang berpuasa dengan belajar itu kalau dibiasakan, tidak mengganggu. Tapi kalau dimaklumi karena lapar dan seterusnya maka menjadi tidak produktif," ucapnya.

"Oleh Nabi Muhammad SAW, ya pendidikan itu pada saat puasa tidak terganggu. Bahkan, ada peperangan di saat bulan puasa," tambahnya. (*)