TIMES JAKARTA, JAKARTA – Tuntutan agar layanan publik dapat berjalan 24 jam dan dilaksanakan secara otonom mengemuka dalam bedah buku “E-Government di Era Artificial Intelligence" karya Dr. Yusuf Amrozi yang digelar Politeknik STIA LAN Jakarta, Senin (17/11/2025). 

Forum tersebut menegaskan perlunya percepatan transformasi layanan publik menuju model pemerintahan digital yang tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada kehadiran aparatur.

Dr. Yusuf Amrozi sebagai penulis buku dalam paparannya menyampaikan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap layanan pemerintah kini semakin tinggi. 

Menurutnya, publik menginginkan layanan yang terus berjalan sepanjang hari dan tidak lagi dibatasi jam operasional. 

"Sistem layanan yang bekerja otomatis melalui dukungan kecerdasan buatan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda," ujarnya.

Yusuf yang juga sebagai Dosen Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya itu, menjelaskan alasan penulisan bukunya, mulai dari kebutuhan literatur akademik hingga tuntutan perkembangan teknologi. 

Disitu ia menilai e-government sangat penting untuk peningkatan kualitas layanan, efisiensi tata kelola, dan penguatan transparansi. 

"Tantangan implementasinya masih soal lama, kesiapan SDM, keamanan siber, dan integrasi lintas instansi pusat dan daerah," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA., dalam keynote speechnya menilai pemanfaatan AI telah menjadi infrastruktur baru dalam tata kelola pemerintahan. 

Menurutnya, sejumlah indikator global telah menunjukkan Indonesia masih berada pada level menengah dalam penerapan e-government, sehingga digitalisasi layanan publik harus dipercepat.

"Merujuk pada data EGDI 2024 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 77 dari 193 negara," jelasnya.

Ia juga menyoroti tingginya kerugian negara akibat praktik korupsi yang menurut KPK mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, serta estimasi kerugian ekonomi yang disebabkan inefisiensi birokrasi. 

“Digitalisasi dan pemanfaatan AI dibutuhkan bukan hanya untuk modernisasi, tetapi juga untuk memperkuat integritas dan mempercepat layanan publik,” ujarnya.

Agus Eko Nugroho, Ph.D., Peneliti BRIN, hadir sebagai salah satu pembicara menyebut e-government sebagai katalis pertumbuhan ekonomi digital. 

Ia menilai integrasi data dan peningkatan literasi digital harus menjadi perhatian pemerintah. 

"Saya mengapresiasi buku tersebut namun menilai sejumlah tantangan e-government di era AI masih perlu pendalaman, termasuk pergeseran menuju konsep e-governance dan pemanfaatan AI dalam rekrutmen ASN," pungkasnya.

Melalui forum ini, Politeknik STIA LAN Jakarta berharap lahir aparatur muda yang mampu beradaptasi dengan teknologi, memahami prinsip pemerintahan digital, dan siap mendukung peningkatan kualitas layanan publik. (*)