TIMES JAKARTA, JAKARTA – Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, mendesak pemerintah untuk segera mengusut tuntas permasalahan pagar laut yang saat ini tengah menjadi sorotan publik.

"Pertama itu jelas (pemerintah) harus mengkaji ulang sebetulnya pagar laut ini duduk perkara ini bagaimana," ujar Alissa Wahid saat jumpa pers bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025).

Putri Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menyebut bahwa kasus pagar laut mencerminkan adanya pelanggaran hukum yang melibatkan pihak-pihak tertentu, termasuk pemerintah.

Menurut Alissa, masalah ini terjadi karena adanya pembiaran dari pemerintah daerah terhadap pemasangan pagar laut demi kepentingan korporasi. Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk ketidakadilan yang sangat merugikan masyarakat, khususnya nelayan.

"Kondisi ini mempertegas adanya unsur koruptif dalam upaya menerbitkan izin pemasangan pagar tersebut," tegasnya.

Lebih lanjut, Alissa Wahid menilai bahwa pembiaran oleh penyelenggara negara terhadap praktik pemasangan pagar laut itu menimbulkan besar terkait integritas pemerintah daerah.

Kondisi itu, lanjut dia, mempertegas adanya unsur koruptif yang dilakukan oknum pemerintah dalam upaya menerbitkan izin pemasangan pagar tersebut.

"Ketika penyelenggaraan negara setempat itu ternyata tidak peka tidak awas terhadap situasi Itu bahkan diam-diam membiarkan itu menimbulkan pertanyaan besar gitu," kata dia.

Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan lantaran ruang gerakannya dalam mencari nafkah di laut semakin terbatas.

Melalui pernyataannya, Alissa mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah tegas dan meluruskan kebijakan terkait wilayah laut.

Ia berharap pemerintah memastikan bahwa laut tidak dikavling untuk kepentingan pribadi atau korporasi.

"Segera mengambil langkah untuk meluruskan kalau misalkan itu wilayah (laut) bukan dikavling," ujar Alissa Wahid. (*)