TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sinyal optimistis bahwa tekanan inflasi saat ini hanya bersifat temporer dan diprediksi akan kembali stabil pada Maret 2026.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Januari 2026 tercatat di angka 3,55 persen (yoy). Angka ini berada sedikit di atas target sasaran Bank Indonesia, yaitu 2,5 plus minus 1 persen.

“Meskipun sedikit di atas sasaran, tekanan inflasi ini bersifat temporer dan akan mengalami normalisasi pada Maret mendatang,” kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Kenaikan ini melampaui capaian inflasi Desember 2025 yang berada di level 2,92 persen (yoy). Lonjakan tersebut dipicu oleh faktor basis rendah pada awal tahun lalu menyusul adanya kebijakan diskon listrik. Dampaknya terlihat pada komponen administered price (harga yang diatur pemerintah) yang melonjak drastis dari 1,93 persen (yoy) menjadi 9,71 persen (yoy).

Namun, jika dilihat secara bulanan (mtm), Indonesia sebenarnya mengalami deflasi sebesar -0,15 persen. Fenomena ini didorong oleh merosotnya harga sejumlah komoditas pangan seperti daging ayam, telur, bawang, cabai, dan sayuran. Hal ini membuat inflasi volatile food (harga bergejolak) turun signifikan menjadi 1,14 persen (yoy) dari sebelumnya 6,21 persen (yoy).

“Pemerintah berkomitmen menjaga inflasi tetap terkendali pada sasaran, khususnya inflasi pangan pada kisaran 3-5 persen di tengah tantangan cuaca melalui penguatan pasokan dan kelancaran distribusi,” ujar Febrio.

Di sisi lain, inflasi inti terpantau naik ke level 2,45 persen (yoy) yang dipicu oleh melambungnya harga emas dunia hingga 76,5 persen (yoy). Febrio menegaskan pemerintah akan terus memantau dinamika global serta memperkuat sektor hilirisasi, daya saing ekspor, dan diversifikasi mitra dagang guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Daya beli terus dijaga didukung stimulus diskon transportasi dan bantuan pangan. Pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat pemulihan daerah yang terdampak bencana. Koordinasi pusat dan daerah diperkuat untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat,” tutur Febrio. (*)