TIMES JAKARTA, JAKARTA – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menyiapkan sejumlah agenda strategis untuk mendukung target nasional 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dan penurunan kemiskinan ke 4,5 persen pada 2029.

Langkah tersebut disusun berdasarkan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 Tahun 2024 yang menempatkan BP Taskin sebagai koordinator utama percepatan pengentasan kemiskinan lintas kementerian dan lembaga.

Agenda dan target kerja tersebut dipaparkan dalam kegiatan Media Gathering BP Taskin yang digelar di Gedung Graha Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Pada 2026, fokus BP Taskin adalah memperkuat koordinasi, meningkatkan presisi penargetan, serta memperluas penerapan model intervensi terintegrasi di wilayah prioritas. Seluruh upaya tersebut ditopang oleh sistem monitoring dan evaluasi nasional yang memastikan setiap intervensi menghasilkan dampak nyata bagi keluarga berpendapatan rendah.

BP Taskin juga akan menyelaraskan kebijakan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan afirmasi ekonomi, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang masih tinggi. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta lanjutan Kajian Sistem Perlindungan Nasional (SPN) diperkuat guna memastikan penargetan kelompok desil terbawah semakin akurat.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa target nol kemiskinan ekstrem merupakan komitmen nasional yang membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Target 0 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 adalah komitmen nasional yang harus kita capai bersama. BP Taskin telah menyiapkan sejumlah program khusus yang akan diimplementasikan secara intensif dan diharapkan menjadi katalisator percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia,” ujar Budiman dalam temu media tersebut.

Seiring dengan itu, BP Taskin mulai mengimplementasikan SiTaskin sebagai model konvergensi lintas program di wilayah dengan kantong kemiskinan ekstrem. Model ini mencakup integrasi bantuan dasar hingga pemberdayaan, yang selanjutnya akan direplikasi ke daerah ekstrem lainnya untuk mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem tahun 2026.

BP Taskin juga memperkuat kebijakan Graduasi Terpadu dan mengembangkan sistem monitoring-evaluasi nasional agar keluarga penerima manfaat dapat bergerak menuju kemandirian ekonomi secara terukur.

Selain itu, seluruh agenda percepatan pengentasan kemiskinan akan dikonsolidasikan antara pemerintah pusat, daerah, serta mitra non-pemerintah untuk memastikan upaya berjalan terintegrasi dan berfokus pada kantong-kantong kemiskinan ekstrem.

Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule menekankan pentingnya sinkronisasi lintas level pemerintahan agar program berjalan efektif di daerah.

“BP Taskin akan menyinkronkan program kementerian dan lembaga dengan program pemerintah daerah kabupaten dan kota, sehingga setiap gerakan yang dilakukan benar-benar berdampak pada penurunan angka kemiskinan di daerah,” ujarnya. (*)