TIMES JAKARTA, JAKARTA – Di negeri ini, pekerjaan bukan semata urusan kompetensi. Ia lebih sering menyerupai proses migrasi politik: orang-orang tidak lagi mencari kerja, melainkan mencari suaka. Bukan suaka dari perang atau bencana, tetapi dari ketidakpastian ekonomi dan kerasnya pasar tenaga kerja. Bedanya, paspor yang dipakai bukan dokumen negara, melainkan kartu nama elite, rekomendasi pejabat, atau sekadar foto bersama di baliho kampanye.

Kita menyebutnya dengan istilah halus: jaringan. Dalam bahasa akademik: patronase. Dalam praktik sehari-hari: titipan.

Pasar kerja Indonesia, jika dilihat dari buku teks ekonomi, seharusnya bekerja dengan logika meritokrasi yang mampu, yang terampil, yang relevan, dialah yang mendapat tempat. Namun dalam praktik sosial-politik, pasar kerja lebih menyerupai peta kekuasaan. 

Di sana ada wilayah-wilayah aman, pos perbatasan, dan jalur cepat yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang membawa “visa relasi”. Maka lahirlah satu spesies sosial baru: pencari suaka kerja.

Mereka bukan pengangguran malas. Banyak di antaranya lulusan perguruan tinggi, memiliki sertifikat, bahkan pengalaman organisasi. Namun mereka sadar betul bahwa CV sering kali kalah cepat dibanding pesan WhatsApp dari orang dalam. Kompetensi adalah mata uang, tetapi koneksi adalah kartu prioritas.

Dalam situasi seperti ini, rasionalitas ekonomi bercampur dengan insting politik. Orang tidak lagi bertanya, “Saya bisa apa?” melainkan “Saya kenal siapa?”

Dari sinilah jaringan kekuasaan bekerja secara sunyi namun sistematis. Ia tidak tertulis dalam undang-undang, tetapi hidup dalam kebiasaan. Tidak diakui secara resmi, tetapi dipraktikkan secara massal. Ia tidak tercatat di bursa tenaga kerja, tetapi menentukan siapa yang masuk dan siapa yang menunggu.

Dalam perspektif sosiologi politik, jaringan ini membentuk apa yang disebut shadow institution lembaga bayangan yang berjalan paralel dengan sistem formal. Negara punya mekanisme rekrutmen, seleksi terbuka, dan uji kompetensi. Namun di balik itu, ada jalur tak kasat mata yang sering lebih menentukan hasil akhir.

Fenomena ini tampak paling telanjang dalam rekrutmen jabatan publik: BUMN, proyek pemerintah, staf ahli, bahkan honorer daerah. Pengumuman terbuka tetap ada, tes tetap dilaksanakan, tetapi hasilnya kerap terasa seperti déjà vu. Nama-nama yang lolos sering berasal dari lingkaran yang itu-itu saja: keluarga politisi, tim sukses, kerabat pejabat, atau relawan kampanye.

Demokrasi elektoral pun berubah fungsi. Bagi sebagian orang, pemilu bukan lagi sarana memilih pemimpin, melainkan investasi karier. Baliho adalah tabungan, kaos kampanye adalah deposito sosial, dan loyalitas politik adalah polis asuransi pekerjaan. Dalam ekosistem ini, bekerja menjadi hadiah, bukan hasil kompetisi terbuka.

Ironinya, semua pihak sadar praktik ini tidak ideal. Akademisi menulis jurnal tentang bahaya patronase. Aktivis menggelar diskusi soal meritokrasi. Pejabat berpidato tentang profesionalisme birokrasi. Namun jaringan kekuasaan tetap hidup, seperti tanaman liar yang tumbuh subur karena disiram setiap hari oleh kompromi dan pembiaran.

Yang lebih tragis, mereka yang berada di luar jaringan lambat laun belajar untuk menyesuaikan diri. Mahasiswa tidak hanya sibuk kuliah, tetapi juga berburu organisasi yang “strategis”. Bukan untuk belajar kepemimpinan, melainkan memperluas peta kenalan. Seminar bukan lagi ruang gagasan, melainkan ladang kartu nama. Idealime diparkir, relasi dipoles.

Di sinilah suaka kerja menemukan makna paling telanjangnya: tempat berlindung dari sistem yang tidak ramah bagi mereka yang hanya membawa kemampuan.

Dari sisi negara, kondisi ini menghasilkan birokrasi yang rapuh secara profesional. Jabatan diisi bukan oleh yang paling siap, melainkan yang paling dekat. Akibatnya, kebijakan sering tidak efektif, pelayanan publik lambat, dan kesalahan berulang tanpa pembelajaran. Negara terlihat sibuk, tetapi tidak selalu cakap.

Dari sisi masyarakat, ketidakadilan ini menumpuk menjadi rasa sinis kolektif. Anak muda kehilangan kepercayaan pada jalur formal. Mereka percaya pada satu hukum tak tertulis: “Pintar saja tidak cukup.”

Ketika kepercayaan itu runtuh, yang tumbuh adalah pragmatisme ekstrem. Moral kerja digantikan moral bertahan. Prinsip diganti strategi. Dan idealisme, seperti barang pecah belah, disimpan jauh agar tidak mudah retak.

Jaringan kekuasaan pencari suaka kerja akhirnya membentuk lingkaran setan. Karena sistem tidak adil, orang mencari jalan pintas. Karena jalan pintas ramai digunakan, sistem makin kehilangan makna. Dan karena sistem makin lemah, jaringan informal makin kuat.

Kita lalu heran mengapa kualitas kepemimpinan stagnan, mengapa inovasi birokrasi lambat, mengapa korupsi sulit diberantas. Padahal benihnya sudah ditanam sejak proses rekrutmen pertama: ketika kedekatan lebih dihargai daripada kecakapan.

Tulisan ini bukan sekadar mengeluh tentang sulitnya mencari kerja. Ia adalah cermin tentang bagaimana kekuasaan merembes ke ruang paling personal: meja lamaran, ruang wawancara, dan daftar kelulusan.

Selama pekerjaan masih dianggap sebagai hadiah politik, bukan hasil kompetisi terbuka, selama jaringan lebih menentukan daripada keahlian, maka pencari kerja akan terus menjadi pencari suaka.

Dan negara, alih-alih menjadi rumah bersama yang adil, akan lebih mirip kompleks elite dengan banyak gerbang: sebagian terbuka lebar bagi mereka yang punya akses, sebagian lain tertutup rapat bagi mereka yang hanya membawa kemampuan.

Di situlah tragedi kecil itu berlangsung setiap hari, tanpa sirene, tanpa berita utama, tetapi dengan dampak jangka panjang: lahirnya generasi cerdas yang lelah mengetuk pintu, sementara kunci terus berputar di saku segelintir orang.

***

*) Oleh : Raga Arya, International Master Student  in Republic of China. 

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.