TIMES JAKARTA, JAKARTA – Tahun 1927 adalah senyap yang mencekam dalam sejarah pergerakan Indonesia. Setelah kegagalan perlawanan bersenjata 1926, kolonialisme Belanda tidak lagi mengandalkan bedil semata, melainkan menancapkan kekuasaannya lebih dalam melalui hegemoni. 

Dalam bahasa Antonio Gramsci, penjajahan beralih rupa menjadi persetujuan batin. Melalui politik etis, Belanda menanamkan keyakinan bahwa pribumi adalah bangsa lemah yang membutuhkan bimbingan, seolah ketidakberdayaan adalah kodrat, bukan hasil penindasan. Inilah kolonialisme yang bekerja di ruang jiwa.

Frantz Fanon menyebut kondisi ini sebagai psikoanalisis kolonial: luka batin kolektif yang melahirkan mental minder akut dan pemujaan berlebihan terhadap penjajah. Rakyat mulai melihat dirinya melalui mata kolonial merasa bodoh, malas, dan tidak pantas memerintah dirinya sendiri. 

Paulo Freire menyebutnya sebagai kesadaran magis: kemiskinan diterima sebagai takdir, penindasan dipahami sebagai kehendak alam. Dalam situasi seperti itu, rakyat hidup sebagai orang asing di tanahnya sendiri, tercerabut dari identitas politik, terasing dalam birokrasi kolonial yang menghisap pelan-pelan.

Mochtar Lubis kelak menyebut watak ini sebagai manusia yang munafik, senang dipuja, tetapi kehilangan pendirian. Imajinasi tentang “satu bangsa” sulit tumbuh, sebab rakyat tak lagi percaya pada kekuatannya sendiri. Indonesia saat itu adalah tubuh tanpa jiwa hidup, tetapi tidak berdaulat atas dirinya.

Di titik inilah Bung Karno membaca denyut kebatinan rakyat dengan ketajaman seorang intelektual organik. Ia memahami bahwa revolusi tidak mungkin dimulai dari senjata jika jiwa rakyat masih terbelenggu. 

Maka revolusi Indonesia harus dimulai dari operasi bedah saraf massal: membongkar mental inlander, meruntuhkan hegemoni batin, dan memulihkan harga diri rakyat. Dari rahim kesadaran itulah Trilogi PNI lahir bukan sekadar program politik, melainkan arsitektur pembebasan.

Asas self-help adalah langkah pertama dan paling mendasar. Bung Karno menyadari bahwa kolonialisme bertahan bukan karena kekuatan senjata semata, melainkan karena rakyat memberi persetujuan batin untuk dijajah. 

Self-help adalah upaya memutus persetujuan itu. Dengan mendorong rakyat membangun kekuatan ekonomi, pendidikan, dan organisasi sendiri, Bung Karno menanamkan keyakinan bahwa inferioritas bukan kutukan abadi. 

Berdiri di atas kaki sendiri bukan sekadar slogan, melainkan terapi kolektif untuk menyembuhkan luka kolonial. Di titik ini, hegemoni runtuh bukan karena dilawan, tetapi karena tak lagi dipercaya.

Dari kesadaran mental, perjuangan bergerak ke medan politik melalui asas non-kooperasi. Bung Karno memahami bahwa rakyat harus dididik untuk naik kelas dari kesadaran naif menuju kesadaran kritis. 

Menolak bekerja sama dengan institusi kolonial bukan sekadar sikap politik, melainkan pedagogi pembebasan. Dengan menolak duduk di Volksraad, Bung Karno sedang mengajarkan garis tegas antara “kita” dan “mereka”. 

Dalam kerangka Benedict Anderson, nasionalisme hanya mungkin lahir jika ada batas imajiner yang jelas. Non-kooperasi adalah pagar simbolik yang menandai lahirnya komunitas terbayang bernama Indonesia.

Sikap ini juga menjadi tamparan terhadap mentalitas mencari aman yang dikritik Mochtar Lubis. Non-kooperasi mengajarkan bahwa harga diri politik tidak bisa dinegosiasikan. Kemerdekaan yang lahir dari kompromi hanya akan melahirkan kepatuhan baru. Dengan menutup pintu kompromi, Bung Karno tidak hanya melawan Belanda, tetapi juga membentuk karakter bangsa yang berani menanggung risiko demi martabat.

Puncak dari seluruh dialektika ini adalah marhaenisme. Bung Karno melakukan apa yang jarang dilakukan intelektual: menerjemahkan teori kelas Eropa ke dalam bahasa cangkul dan jaring nelayan. Marhaenisme menyatukan petani kecil, buruh, pedagang asongan, dan kaum miskin kota ke dalam satu identitas politik. Mereka yang selama ini tercecer kini disatukan dalam satu blok historis yang sadar akan nasib dan haknya.

Dalam kerangka Anderson, marhaenisme adalah perekat nasionalisme. Rakyat tak lagi merasa sebagai individu terisolasi, melainkan bagian dari bangsa yang sedang bergerak. Solidaritas lokal menjelma menjadi energi nasional. Dalam bahasa Paulo Freire, marhaenisme adalah tahap akhir pendidikan pembebasan: rakyat tidak lagi melihat diri sebagai objek sejarah, melainkan subjek yang berdaya.

Sebagai kesatuan dialektis, Trilogi PNI bekerja serempak di tiga level: mental, politik, dan sosial. Ia adalah simfoni pembebasan yang mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati harus dimulai dari batok kepala sendiri. Tanpa pembebasan mental, kemerdekaan fisik hanya berarti pergantian tuan. Bung Karno mewariskan pelajaran mahal: nasionalisme sejati harus memiliki perut dan jiwa.

Api 1927 itu belum sepenuhnya padam, sebab masih ada Marhaen yang melarat di tanah kaya, dan masih ada mental minder yang menghantui bangsa. Selama itu pula, Trilogi PNI tetap relevan sebagai pengingat bahwa merdeka sejati adalah saat rakyat percaya pada kekuatannya sendiri, berdiri tegak dalam kedaulatan, dan bernapas dalam satu nafas kemanusiaan.

***

*) Oleh : Shohibul Kafi, S.Fil., Kader PDI Perjuangan.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.