TIMES JAKARTA, JAKARTA – Kalau ada negara yang paling tidak tahu cara menghargai guru, maka Indonesia salah satunya. Setiap tanggal 25 November, profesi ini dirayakan, mereka mendapatkan berbagai ucapan fatamorgana. Diagungkan bak pahlawan. Semua keistimewaan semu tersebut jadi pentas di panggung seremonial. 

Sedang nasibnya tak pernah benar-benar berubah. Kehidupan mereka ringkih sebab pengorbanannya hanya dibayar dengan sepeser ikhlas dan seonggok janji surga. Mereka dipuji dengan kata, tetapi tercampakkan dalam realita.

Di negeri yang tak tahu cara berterima kasih, pekerjaan mereka berlipat ganda. Bukan hanya mencerdaskan anak bangsa di ruang kelas, memberikan teladan di masyarakat, menuntaskan seabrak administrasi, melainkan juga harus berikhtiar turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi. 

Di bawa terik matahari panas, sembari menyeka keringat, mereka menuntut insentif yang sebenarnya masih jauh dari kata manusiawi. Namun bagi mereka, demikian yang kecil itu, teramat berharga untuk sekadar menyuguhkan nasi, ikan asin, dan air putih di atas mejanya.

Bertahun-tahun segala kontribusi dan ikhtiar tersebut para guru lakukan, tetapi keadilan belum juga diberikan. Negara ini bahkan tanpa hati menyaksikan mereka tergeletak dalam lumpur kemiskinan. Dan disaat yang bersamaan, tenaga dan pikiran mereka terus diperas atas alasan mulia "demi generasi emas" masa depan negeri ini. 

Ini bukan tentang kemarahan, bukan pula tentang pengorbanan yang sia-sia. Melainkan tentang tuntutan nurani untuk mereka yang telah berperan paling besar di negeri ini, namun utang budi nan keadilan tak pernah dibayar lunas pada mereka. Bahkan, kadang gaji yang Rp. 250 ribu itu, harus direkap selama tiga bulan lamanya.

Negara ini bukan tidak mampu untuk membayar tuntas kesejahteraan para pejuang tersebut. Melainkan tidak adanya kemauan serius dalam merumuskan kebijakan untuk mewujudkan kemaslahatan itu.

Nasib mereka tidak pernah menjadi prioritas untuk diperbincangkan di atas meja megah Istana dan Senayan. Padahal itu bukan saja kewajiban, melainkan hak yang harus diberikan sesegera mungkin 

atas sumbangsih tak terhitung mereka pada negeri ini.

Dari Gedung DPR, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu, Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut akan mengangkat 32.000 pegawai dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Februari nanti. Para pegawai tersebut akan ditempatkan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang menjalankan operasional program Makan Bergizi Gratis.

Bagi guru honorer yang belasan tahun, bahkan puluh tahun mengabdi, hal tersebut jelas bukan sekadar pesan ketidakadilan, melainkan kenestapaan karena ternyata perjuangan mereka tak pernah dihargai di negerinya sendiri.

Ada ketidakberesan cara berpikir atas kebijakan pengangkatan tersebut. Kerja mereka dalam program yang menghabiskan anggaran triliunan dari uang rakyat itu, masih seumur jagung. Tetapi tiba-tiba diberikan keistimewaan yang jauh melampaui para guru yang telah bertahun-tahun lamanya menuntut haknya.

Para honorer di daerah harus melalui proses panjang, seleksi berlapis, dan bergantung pada kemampuan fiskal daerah. Mengangkat 32.000 pegawai dengan status PPPK tersebut jelas bukan saja memperlebar ketimpangan, tetapi pembusukan akal sehat yang dilakukan secara telanjang oleh rezim ini.

Perjuangan para guru untuk mendapatkan keadilan di negeri ini memang masih akan menemui jalan terjal dan teramat panjang. Sebab secara berat kita katakan, belum ada pemimpin di Bumi Khatulistiwa ini yang benar-benar mau memprioritaskan nasib para penuntun arah generasi bangsa tersebut.

Namun barangkali pesan dari bijak bestari yang perlu kita renungkan sekali lagi adalah: jangan pernah bercita-cita menjadi negara bermartabat nan maju, jika penghormatan sejati tak pernah benar-benar diberikan pada para guru. 

***

*) Oleh : Moh Ramli, Penulis buku Teladan dan Nasihat Islami Paus Fransiskus, jurnalis, dan lulusan Magister Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Jakarta.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.