TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pemerataan pangan bukan hanya soal seberapa banyak produksi yang dihasilkan petani, tetapi juga sejauh mana hasil produksi tersebut dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai pelosok negeri. 

Di Indonesia, masalah kelangkaan pangan di sejumlah wilayah sering kali bukan karena kekurangan produksi nasional, tetapi karena distribusinya yang tidak merata dan tersendat oleh infrastruktur yang lemah serta tata niaga yang timpang.

Dalam konteks ini, organisasi masyarakat sipil seperti Ansor dan Banser memiliki peluang strategis untuk mengambil peran sebagai pelaku distribusi pangan berbasis komunitas. Dengan struktur organisasi yang tersebar hingga ke tingkat desa, Ansor-Banser bisa menjadi kekuatan logistik sosial yang menghubungkan daerah surplus pangan dengan wilayah defisit yang selama ini terpinggirkan dalam sistem distribusi nasional.

Kader-kader Ansor yang memiliki kedekatan emosional dan kultural dengan masyarakat lokal dapat membentuk tim logistik pangan yang bertugas menyalurkan hasil panen petani ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. 

Skema ini dapat dikembangkan melalui koperasi serbaguna, pasar tani, atau lumbung pangan komunitas yang dikelola secara gotong royong dan berlandaskan nilai keadilan sosial.

Model distribusi berbasis komunitas ini tidak hanya bermanfaat dalam menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah secara mandiri. Dengan memotong jalur distribusi yang terlalu panjang dan dikuasai tengkulak, petani mendapat harga jual yang lebih adil, sementara konsumen memperoleh pangan dengan harga rasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, Banser telah menunjukkan kapasitas logistiknya dalam konteks tanggap bencana, distribusi bantuan sosial, hingga pengawalan kegiatan sosial berskala nasional. Pengalaman ini menjadi modal penting untuk membentuk satuan khusus logistik pangan yang terlatih, disiplin, dan memahami medan distribusi hingga ke pelosok.

Satuan logistik pangan Banser bisa difokuskan pada pendistribusian komoditas pokok seperti beras, jagung, kedelai, telur, dan minyak goreng, yang selama ini sering menjadi komoditas langka di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Keberadaan satuan ini menjadi bentuk nyata jihad sosial untuk memastikan tidak ada perut rakyat yang kelaparan di tengah negara agraris.

Pemerintah dan BUMN pangan seperti Bulog bisa bersinergi dengan jaringan Ansor-Banser untuk menciptakan ekosistem distribusi pangan alternatif yang bebas dari intervensi spekulan dan mafia kartel. Banser bisa menjadi filter moral sekaligus pengawas sosial dalam menjaga agar distribusi pangan tetap berada di jalur keadilan.

Dengan dukungan infrastruktur seperti gudang komunitas, kendaraan pengangkut, dan titik distribusi lokal, jaringan distribusi pangan ini dapat dikembangkan menjadi sistem permanen yang berkelanjutan. Bukan sekadar respons krisis, tetapi sebagai mekanisme jangka panjang untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berpihak pada rakyat kecil.

Masuk ke ranah konektivitas antar pulau, program Tol Laut sebenarnya menyimpan potensi besar dalam mendukung pemerataan logistik, termasuk pangan. Digagas sejak era pemerintahan sebelumnya, Tol Laut menjadi instrumen penting untuk menurunkan disparitas harga dan menghubungkan titik-titik produksi dan konsumsi lintas kepulauan.

Namun sayangnya, hingga hari ini pemanfaatan Tol Laut untuk distribusi pangan masih tergolong minim. Banyak petani dan pelaku ekonomi lokal kesulitan mengakses jalur logistik laut karena mahalnya ongkos, kurangnya informasi, dan keterbatasan akses terhadap pelabuhan utama. Ini membuka ruang partisipasi masyarakat sipil untuk masuk mengisi celah tersebut.

Ansor dan Banser dapat mengambil peran sebagai penggerak konektivitas pangan nasional berbasis Tol Laut. Kader-kadernya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke bisa membantu memetakan potensi produksi lokal, mengidentifikasi kebutuhan antarwilayah, dan merancang flow logistik berbasis kapal perintis, ferry, atau kontainer Tol Laut.

Misalnya, hasil pertanian dari Nusa Tenggara Timur bisa disalurkan ke wilayah Kalimantan Timur yang sering kekurangan sayur-mayur segar. Atau hasil perikanan dari Maluku bisa dijual langsung ke pesantren-pesantren di Jawa melalui skema distribusi kolaboratif. Banser berperan sebagai penghubung distribusi dan pengaman logistik sosial di tengah tantangan geografis.

Lebih jauh, digitalisasi sistem logistik menjadi elemen penting dalam mendukung keterhubungan ini. Kader Ansor yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi dapat merancang platform aplikasi distribusi pangan, semacam "marketplace pangan rakyat" yang mempertemukan petani, nelayan, dan konsumen tanpa perantara yang merugikan.

Dengan sistem berbasis aplikasi dan data real-time, distribusi bisa menjadi lebih efisien dan terukur. Ketika harga naik di satu wilayah, maka otomatis sistem dapat memicu suplai dari daerah lain. Sistem ini bukan hanya memotong jalur tengkulak, tapi juga menjadi alat kendali harga berbasis solidaritas sosial.

Semangat gotong royong dan nasionalisme yang melekat dalam nilai-nilai Ansor Banser membuat mereka bukan sekadar pemantau, tapi juga pelaku utama dalam integrasi pangan nasional. Jika digerakkan secara sistematis, mereka bisa membangun jaringan distribusi pangan yang menghubungkan desa-desa dengan pasar regional secara langsung.

Pada akhirnya, distribusi pangan adalah urusan peradaban. Ketika logistik dan konsumsi dikendalikan oleh segelintir elit, maka rakyat di pinggiran akan terus menderita. Namun, jika distribusi dikembalikan ke tangan rakyat melalui kekuatan komunitas seperti Ansor-Banser, maka pangan menjadi hak, bukan sekadar komoditas. Dan dari sanalah jalan menuju kedaulatan pangan nasional dapat dimulai dari bawah, oleh rakyat, bersama rakyat.

***

*) Oleh : Muhammad Aras Prabowo, Direktur Lembaga Profesi Ekonomi dan Keuangan PB PMII 2021–2024. 

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.