TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyatakan dukungannya terhadap keputusan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Federasi Gimnastik Indonesia (FGI) untuk tidak mengikutsertakan kontingen Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 19–25 Oktober mendatang.

“Kami mengapresiasi keputusan NOC Indonesia, PB Persani, dan FIG dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Kejuaraan Dunia Gimnastik tetap dapat berjalan dengan aman dan tertib,” ujar Erick Thohir di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Erick setelah KOI dan FGI secara resmi mengumumkan bahwa kontingen Israel tidak akan berpartisipasi dalam ajang bergengsi dunia itu.

Erick Thohir menegaskan bahwa pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas menolak kehadiran atlet Israel dalam ajang olahraga internasional di tanah air. Menurutnya, sikap ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang secara konsisten mengecam tindakan kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina.

“Pemerintah tegas menyatakan tidak akan melakukan hubungan kontak apa pun dengan pihak Israel sampai Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Erick.

Ia menambahkan, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, dan hal tersebut menjadi prinsip yang harus dijaga oleh seluruh elemen pemerintahan, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Erick Thohir menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen penuh untuk memastikan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 berlangsung aman, tertib, dan sukses.

Kejuaraan dunia ini menjadi momen bersejarah karena Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang dipercaya menjadi tuan rumah ajang bergengsi tersebut.

“Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusan dalam membangun olahraga nasional serta menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat olahraga dunia,” ujarnya.

Menpora menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong prestasi olahraga nasional, namun tetap menjaga prinsip dan kebijakan luar negeri yang telah menjadi dasar negara.

“Namun demikian, ada hal-hal prinsip yang tetap harus kami jaga dan laksanakan sesuai dengan konstitusi dan kebijakan negara,” kata Erick Thohir. (*)