JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengumumkan bahwa pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap empat subjek hukum yang diduga menjadi faktor penyebab banjir dan longsor di Sumatera. Penindakan hukum ini merupakan bagian dari operasi penegakan hukum pasca bencana yang melanda wilayah tersebut.

Dalam pernyataannya pada Sabtu (6/12/2025), Raja Juli Antoni menegaskan komitmennya untuk bersikap tegas. “Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Lokasi yang Disegel

Keempat subjek hukum yang telah disegel berada di Sumatera Utara, meliputi:

• Areal Konsesi TPL di Desa Marisi, Tapanuli Selatan.

  Baca juga

  

  Petinggi PBNU dan GP Ansor Hadiri Sidang Praperadilan Gus Yaqut di PN Jaksel

• Tiga Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut masih mendalami dugaan pelanggaran, terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti sampel kayu dan pemintaan keterangan.

Selain itu, pihaknya telah mengidentifikasi delapan subjek hukum lain yang juga akan segera disegel. Menurut Menhut, penyelidikan akan terus dilakukan hingga dapat ditetapkan pelanggaran pidana atau sanksi denda yang sesuai.

Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan memperbaiki tata kelola kehutanan, sekaligus mengantisipasi potensi bencana serupa di masa depan akibat kerusakan lingkungan. (*)