TIMES JAKARTA, JAKARTA – v class="ds-markdown ds-markdown--block" style="--ds-md-zoom:1.143">

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2025 menunjukkan surplus sebesar Rp4,3 triliun. 

Capaian ini didorong oleh pertumbuhan penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan dan bea cukai, yang tumbuh lebih cepat dibandingkan realisasi belanja pemerintah.

Hingga 30 April 2025, pendapatan negara telah mencapai Rp810,5 triliun atau 27% dari target APBN 2025. Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp806,2 triliun, setara dengan 22,3% dari total pagu anggaran tahun ini. Dengan demikian, APBN berhasil mencatatkan surplus sebesar Rp4,3 triliun (0,02% dari PDB).

Adapun komposisi penerimaan negara terdiri dari:

• Pajak: Rp557,1 triliun

• Bea Cukai: Rp100,0 triliun

• PNBP: Rp153,3 triliun

"Terjadi akselerasi yang cukup baik dalam penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan bea cukai," jelas Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Perbandingan dengan Realisasi Belanja

Di sisi pengeluaran, pemerintah telah menyalurkan belanja sebesar Rp806,2 triliun, dengan rincian:

• Belanja Pemerintah Pusat: Rp546,8 triliun (20% dari total pagu)

• Transfer ke Daerah: Rp259,4 triliun

"Kita lihat kecepatan dari Pendapatan Negara sudah mendahului dari sisi kecepatan untuk Belanja Negara," tambahnya.

Perubahan Tren dari Defisit ke Surplus

Sri Mulyani menekankan bahwa pencapaian ini merupakan pembalikan situasi dari tiga bulan pertama tahun 2025, di mana APBN sempat mencatat defisit.

"Januari hingga Maret waktu itu kita membukukan defisit ini karena terutama penerimaan pajak kita yang mengalami beberapa shock seperti restitusi dan adanya adjustment terhadap penghitungan tarif efektif dari TER. Sehingga di sini sekarang bulan April terjadi pembalikan dari yang tadinya 3 bulan berturut-turut defisit," paparnya.

Dengan kondisi ini, Sri Mulyani optimistis kinerja APBN akan terus membaik seiring dengan pemulihan ekonomi dan efektivitas pengelolaan anggaran.