TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pemerintah China menyatakan dukungannya terhadap Indonesia untuk menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada periode 2026. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (25/12/2025)

“China mendukung Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden baru Dewan HAM PBB dan siap meningkatkan dialog serta kerja sama dengan semua pihak,” ucap Lin Jian.

Indonesia secara resmi telah dipilih oleh Kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM PBB untuk dinominasikan sebagai ketua badan tersebut pada 2026, bertepatan dengan momentum 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Penetapan akhir akan dilakukan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.

Jika terpilih, jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.

Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen memimpin sidang dan proses internal Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan berimbang. Momentum ini akan digunakan untuk mendorong tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama.

Presidensi Dewan HAM PBB ditentukan melalui mekanisme rotasi kawasan, dan Kelompok Asia-Pasifik mendapat giliran pada 2026. Saat ini Indonesia merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026 dari kawasan Asia-Pasifik, bersama negara-negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Qatar.

Keanggotaan Dewan HAM PBB didasarkan pada distribusi geografis yang adil, dengan perolehan kursi untuk Afrika (13), Asia-Pasifik (13), Amerika Latin dan Karibia (8), Eropa Barat dan lainnya (7), serta Eropa Timur (6).

Biro Dewan HAM PBB terdiri dari satu presiden dan empat wakil presiden yang mewakili lima kelompok regional, dengan masa jabatan selama satu tahun sesuai siklus tahunan dewan. (*)