TIMES JAKARTA, JAKARTA – Di tengah momentum deadline 17+8 Tuntutan Rakyat, Pimpinan DPR RI akhirnya menegaskan sikap tegas terhadap anggota dewan yang dinonaktifkan partai politik. Mereka dipastikan tak lagi menerima gaji maupun tunjangan.

“Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Pernyataan ini lahir dari rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi pada Kamis (4/9/2025). Hasilnya dirangkum dalam enam poin keputusan, yang ditandatangani oleh Ketua DPR Puan Maharani bersama Dasco.

Hari ini, Dasco hadir didampingi dua Wakil Ketua DPR lainnya, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Sjamsurijal, untuk mengumumkan hasil tersebut.

Koordinasi dengan MKD

Dasco menambahkan, mekanisme penonaktifan akan tetap melalui prosedur resmi. Partai politik yang telah memutuskan penonaktifan anggotanya akan berkoordinasi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

“Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh parpol melalui mahkamah parpol masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI berkoordinasi dengan mahkamah parpol tersebut,” jelas Dasco.

Langkah ini diambil sebagai jawaban atas tuntutan publik yang menginginkan konsistensi sikap DPR dalam menjaga integritas lembaga di tengah gelombang kritik dan demonstrasi yang berlangsung sejak beberapa pekan terakhir.(*)