TIMES JAKARTA, JAKARTA – Ratusan mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025). Mereka mendesak pemerintah segera memenuhi tuntutan rakyat yang dikenal dengan nama 17+8 Tuntutan Rakyat.

Wakil Ketua BEM Unpad, Ezra, dalam orasinya menyebut aksi kali ini bertajuk Piknik Nasional Rakyat. Aksi tersebut menurutnya merupakan bentuk penegasan bahwa deadline pemenuhan 17 tuntutan jangka pendek sudah jatuh pada hari ini.

“Kami dari Jatinangor datang ke Jakarta untuk mengingatkan pemerintah bahwa rakyat tidak main-main. Ini adalah pertanggungjawaban yang harus dipenuhi,” ujar Ezra di hadapan massa aksi.

Isi Tuntutan 17+8

Gerakan 17+8 Indonesia Berbenah menyampaikan dua kelompok tuntutan. Pertama, 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi paling lambat 5 September 2025. Kedua, delapan tuntutan jangka menengah yang diberi tenggat hingga 31 Agustus 2026.

Adapun tuntutan yang masuk kategori mendesak antara lain Pengusutan kasus kekerasan selama aksi demonstrasi 28–30 Agustus 2025. Pembebasan demonstran yang dikriminalisasi. Penghentian tindakan represif aparat. Pencabutan wacana tunjangan DPR. Reformasi lembaga negara. Pengesahan RUU Perampasan Aset.

Evaluasi Audiensi dengan DPR

Sebelumnya, pada Rabu (3/9), Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Andre Rosiade telah melakukan audiensi dengan perwakilan mahasiswa dan sejumlah organisasi. Namun, Ezra menilai hasil audiensi itu belum memenuhi harapan.

“Kita merasakan ada kemunduran. Represifitas masih terjadi, dan itu salah satu poin utama yang kami tuntut,” kata Ezra.

Desakan Pertanggungjawaban

Selain menagih pemenuhan tuntutan, massa aksi juga mendesak adanya pertanggungjawaban pemerintah terhadap korban tewas dan luka-luka dalam aksi demonstrasi sebelumnya. Mereka menilai permintaan maaf yang disampaikan pihak berwenang belum layak dan tidak sebanding dengan penderitaan korban.

“Harapannya, hari ini ada langkah progresif dari pemerintah. Deadline sudah jelas, 5 September. Semua poin harus ditindaklanjuti,” tegas Ezra.

Ia menambahkan, mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil meminta pemerintah menghentikan segala bentuk kekerasan serta mengedepankan empati, moralitas, kemanusiaan, dan keadilan sosial.

Latar Belakang

Tuntutan 17+8 muncul dari akumulasi kekecewaan publik atas situasi politik dan sosial belakangan ini. Gerakan ini mendapat dukungan dari berbagai kampus, organisasi mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil.

Pihak DPR sebelumnya menyatakan akan menindaklanjuti sejumlah tuntutan, namun sebagian poin dinilai di luar kewenangan legislatif sehingga perlu dibicarakan bersama eksekutif.(*)