TIMES JAKARTA, JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dilakukan perombakan sistem secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Dorongan tersebut muncul menyusul terjadinya kasus keracunan makanan yang berulang kali dialami oleh penerima manfaat program tersebut.

Ketua YLKI, Niti Emiliana, menegaskan bahwa pemerintah harus hadir dan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami masyarakat akibat program MBG. Ia menyebut perlunya audit standar dapur, standar makanan, hingga sistem distribusi agar keamanan pangan benar-benar terjamin.

“YLKI mendorong perombakan sistem secara menyeluruh dari hulu hingga hilir serta audit standar dapur juga standar makanan dalam MBG. Pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus atau kerugian yang dialami oleh penerima manfaat,” ujar Niti dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Selain itu, YLKI juga menekankan pentingnya peran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Program MBG, kata Niti, harus berlandaskan prinsip keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen.

Ia juga menyoroti aspek hygiene dan kehalalan sarana prasarana dapur, termasuk food tray (ompreng). Jika ditemukan ompreng yang tidak memenuhi standar kebersihan dan kehalalan, YLKI meminta agar dilakukan penarikan dan diganti dengan alternatif yang lebih layak.

“Pelatihan, standar, dan jaminan kebersihan sarana prasarana dapur harus jadi prioritas. Jika ompreng terbukti tidak terjamin kehalalannya, maka harus segera ditarik dan diganti,” tegas Niti.

YLKI turut mendesak pemerintah membuka ruang pengaduan masyarakat terhadap program MBG. Menurutnya, masukan dari publik dapat menjadi koreksi penting dalam perbaikan kebijakan.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menyatakan pihaknya segera membuka kanal pengaduan melalui nomor hotline atau WhatsApp. Kanal ini nantinya bisa diakses masyarakat untuk melaporkan temuan maupun keluhan terkait MBG.

“Kami minta masyarakat turut berpartisipasi membantu pengawasan. Jika ada masalah, laporan bisa segera ditindaklanjuti agar tidak terjadi kasus keracunan lagi. Nomor hotline sedang kami siapkan, insyaallah besok akan diumumkan,” kata Nanik. (*)